Jawa Pos Radar Madiun – Kenaikan harga BBM nonsubsidi mulai berdampak pada pelaksanaan proyek fisik di Kota Madiun.
DPRD menilai kondisi tersebut memaksa pemerintah melakukan penyesuaian ulang terhadap program pembangunan dan kebutuhan anggaran.
Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, mengatakan dampak kenaikan BBM tidak hanya dirasakan proyek perbaikan jalan, tetapi juga seluruh kegiatan pembangunan daerah.
“Semua kegiatan terdampak, tidak hanya perbaikan jalan. Harus ada hitungan ulang terhadap program yang sudah direncanakan,” ujarnya, kemarin (6/5).
Menurut dia, penyesuaian anggaran dapat dilakukan melalui pengurangan volume pekerjaan, penambahan anggaran, maupun evaluasi program yang dianggap kurang prioritas.
“Bisa saja volumenya dikurangi atau ada program yang tidak prioritas dialihkan anggarannya,” jelasnya.
Armaya menilai kondisi tersebut ikut memengaruhi serapan anggaran daerah yang hingga triwulan pertama masih belum maksimal.
Padahal, pemerintah daerah dituntut mempercepat realisasi program pembangunan agar roda ekonomi tetap bergerak.
“Kami ingin serapan anggaran maksimal agar program bisa berjalan lancar,” imbuhnya.
Politikus Partai Perindo itu menegaskan proyek infrastruktur menjadi sektor yang paling terdampak karena banyak menggunakan alat berat dengan konsumsi BBM tinggi.
“Operasional alat berat jelas terdampak karena kenaikan BBM cukup signifikan,” tegasnya.
DPRD berencana memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melalui rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas dampak kenaikan BBM terhadap perencanaan program fisik.
“Khusus kegiatan infrastruktur, Komisi III akan segera melakukan RDP bersama OPD mitra,” katanya.
Selain itu, DPRD juga akan berkoordinasi dengan Plt Wali Kota Madiun, F Bagus Panuntun, terkait langkah kebijakan yang akan diambil menghadapi situasi tersebut.
“Tentu nanti kami akan komunikasikan dengan Plt Wali Kota Madiun,” pungkas Armaya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto