Jawa Pos Radar Madiun – Persiapan program Sekolah Rakyat di Kota Madiun terus dimatangkan.
Pemkot kini mulai memasuki tahap teknis sambil menunggu penyelesaian status lahan dan kesiapan daerah.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Madiun, Heri Suwartono, mengatakan timeline pelaksanaan program sebenarnya telah disusun cukup jelas.
Termasuk pembagian tugas antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
“Timeline sudah ada, termasuk tim yang mengerjakan masing-masing tahapan,” ujarnya, Minggu (10/5).
Saat ini, proses lebih difokuskan pada pemenuhan persyaratan teknis lahan yang diajukan ke pemerintah pusat. Tahapan tersebut ditangani tim teknis dari DPUPR.
“Sekarang masuk tahap teknis. Teman-teman DPUPR sedang mengurus persyaratan lahan yang diajukan ke kementerian,” jelasnya.
Di sisi lain, dinsos mulai melakukan inventarisasi calon peserta Sekolah Rakyat.
Pendataan sementara menunjukkan terdapat sekitar 4 ribu anak usia sekolah dari keluarga desil 1 dan 2 di Kota Madiun.
Jumlah tersebut mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA. Sementara kapasitas awal Sekolah Rakyat diperkirakan mampu menampung sekitar seribu siswa.
“Anak usia sekolah dari keluarga desil 1 dan 2 sekitar 4 ribu anak. Dengan daya tampung seribu lebih, Insya Allah masih cukup,” katanya.
Menurut Heri, koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan secara intensif.
Sebab, Sekolah Rakyat menjadi program lintas kementerian yang dibahas melalui sekretariat bersama (sekber).
“Progres terus kami laporkan karena di pusat juga lintas kementerian dan lembaga,” imbuhnya.
Pemkot Madiun menargetkan bisa ikut gelombang pelaksanaan Oktober mendatang apabila seluruh persyaratan daerah dapat segera diselesaikan.
Namun, jika proses lahan belum rampung, pelaksanaan kemungkinan mundur ke tahun berikutnya.
“Kalau cepat Insya Allah Oktober bisa ikut. Kalau belum siap ya tahun berikutnya, tergantung kesiapan daerah,” pungkas Heri. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto