Jawa Pos Radar Madiun – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Madiun dipastikan berjalan aman.
Meski distribusi SMP negeri tidak merata di setiap kecamatan, Dinas Pendidikan (Dindik) menilai akses antarsekolah di Kota Pendekar masih mudah dijangkau.
Kepala Dindik Kota Madiun Lismawati mengatakan luas wilayah Kota Madiun yang hanya sekitar 33 kilometer persegi membuat mobilitas siswa antarkecamatan tidak menjadi persoalan.
“Secara geografis Kota Madiun tidak ada kendala,” ujarnya, Minggu (24/5).
Menurut Lismawati, kondisi tersebut berbeda dengan daerah pegunungan maupun wilayah terpencil yang memiliki hambatan akses pendidikan.
Di Kota Madiun, siswa dinilai tetap mudah menjangkau sekolah negeri meski berada di kecamatan berbeda.
Dia mencontohkan Kecamatan Kartoharjo yang hanya memiliki satu SMP negeri, yakni SMPN 8.
Namun selama ini, sekolah tersebut justru belum mampu memenuhi pagu penerimaan siswa.
“Selama ini yang terjadi justru di sekolah tersebut belum bisa terpenuhi pagunya,” katanya.
Lismawati menjelaskan sejumlah wilayah di Kartoharjo berbatasan langsung dengan kecamatan lain yang memiliki lebih banyak SMP negeri.
Misalnya Kelurahan Kartoharjo yang dekat dengan wilayah Manguharjo sehingga siswa lebih mudah mengakses SMPN 1, SMPN 3, SMPN 5, hingga SMPN 13.
Begitu pula Kelurahan Klegen yang berbatasan dengan Kecamatan Taman dan dekat dengan SMPN 4.
“Dari Kartoharjo ke semua kecamatan sangat memungkinkan,” jelasnya.
Karena itu, Dindik menilai distribusi sekolah negeri di Kota Madiun masih cukup ideal dan tidak menimbulkan persoalan serius terkait akses pendidikan.
Di sisi lain, Dindik juga menyiapkan jalur pemenuhan pagu apabila masih terdapat kursi kosong di sejumlah sekolah negeri setelah tahapan utama SPMB selesai.
Menurut Lismawati, prioritas akan diberikan kepada siswa dalam Kota Madiun yang belum mendapatkan sekolah.
“Nanti diutamakan anak dalam kota yang belum mendapatkan sekolah,” tandasnya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto