Jawa Pos Radar Madiun – Hari kejepit nasional di tengah libur panjang Idul Adha tidak membuat pengawasan pelayanan publik di Kota Madiun mengendur.
Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah fasilitas publik dan kantor pelayanan pemerintahan, kemarin (29/5).
Didampingi Sekretaris Daerah Soeko Dwi Handiarto serta jajaran asisten, Bagus memastikan seluruh layanan kepada masyarakat tetap berjalan normal dan aparatur sipil negara (ASN) menjalankan tugas sesuai ketentuan.
"Saya ingin semua pelayanan publik tetap berjalan sesuai SOP walaupun ini hari kejepit. Kehadiran ASN juga saya pantau," ujarnya.
Sidak diawali dari kawasan Alun-Alun Kota Madiun.
Dalam kesempatan tersebut, Bagus meninjau rencana revitalisasi saluran drainase yang selama ini menjadi salah satu titik rawan genangan saat hujan deras.
Menurutnya, pembenahan gorong-gorong dan sistem drainase menjadi bagian penting dari penataan kawasan alun-alun agar lebih tertata sekaligus mengurangi risiko banjir.
"Alun-alun akan ada pembenahan revitalisasi selokan dan penataan kawasan ke depan," katanya.
Dari kawasan alun-alun, rombongan melanjutkan sidak ke Pasar Kawak.
Pemkot meninjau potensi pengembangan kawasan pasar serta rencana pembukaan akses jalan baru di sekitar Jalan Mahakam.
Selain peningkatan aksesibilitas, penataan pedagang juga menjadi fokus agar aktivitas perdagangan berjalan lebih tertib dan memberikan kenyamanan bagi pengunjung.
"Kami melihat potensi pasar dan bagaimana pedagang bisa masuk serta tertata di dalam area pasar," jelasnya.
Kunjungan kemudian berlanjut ke Kantor Kelurahan Kejuron.
Di lokasi tersebut, Bagus menyoroti sejumlah fasilitas pelayanan yang masih membutuhkan pembenahan, baik dari sisi bangunan maupun penataan lingkungan kantor.
Menurutnya, kenyamanan masyarakat saat mengurus berbagai keperluan administrasi harus menjadi perhatian utama pemerintah.
Tak berhenti di situ, rombongan juga mendatangi Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Madiun.
Kunjungan tersebut dilakukan menyusul adanya masukan masyarakat terkait pelayanan perizinan, terutama izin operasional lembaga pendidikan.
Bagus meminta seluruh jajaran meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses pengurusan perizinan.
"Kalau syarat perizinan kurang harus disampaikan. Kalau masyarakat belum tahu, ya tugas kita memberikan penjelasan," tegasnya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto