Jawa Pos Radar Madiun – Penyusunan kajian transportasi publik Kota Madiun mulai memasuki tahap awal.
Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal menargetkan proses identifikasi kebutuhan dan karakteristik mobilitas masyarakat dapat diselesaikan tahun ini sebagai pijakan pengembangan sistem transportasi hingga 2045.
Direktur PKTJ Tegal Bambang Istiyanto mengatakan, langkah pertama yang dilakukan adalah memetakan kebutuhan perjalanan masyarakat serta mengevaluasi kondisi layanan transportasi yang saat ini tersedia.
“Kami akan melihat kebutuhan masyarakat seperti apa, kondisi layanan sekarang bagaimana, termasuk memproyeksikan kebutuhan 5–10 tahun ke depan,” ujarnya usai audiensi dengan Pemkot Madiun, kemarin (3/6).
Menurut Bambang, kajian tersebut tidak hanya berfokus pada jenis moda transportasi yang akan diterapkan.
Tim juga akan menyusun rekomendasi terkait jaringan layanan, pola pergerakan masyarakat, hingga kebutuhan fasilitas pendukung transportasi.
Beberapa aspek yang akan dipetakan meliputi lintasan angkutan wisata, layanan transportasi pelajar, lokasi parkir strategis, serta pola mobilitas warga di berbagai kawasan Kota Madiun.
“Fokusnya bukan sekadar kendaraan. Tetapi bagaimana lintasan angkutannya, lokasi parkirnya, hingga pola perjalanan masyarakat bisa tertata dengan baik,” jelasnya.
Bambang menilai Kota Madiun memiliki karakteristik lalu lintas yang berbeda dibanding daerah lain.
Status Kota Pendekar sebagai salah satu tujuan wisata baru di Jawa Timur membuat lonjakan kendaraan kerap terjadi pada akhir pekan, musim liburan, maupun hari besar nasional.
“Kota Madiun sekarang sudah menjadi salah satu tujuan wisata. Puncak kepadatan biasanya terjadi saat Sabtu-Minggu, libur sekolah maupun libur nasional,” katanya.
Pertumbuhan wisata kuliner, destinasi perkotaan, serta posisi Madiun sebagai kota persinggahan di jalur strategis Jawa Timur dinilai turut mendorong peningkatan arus kendaraan dari tahun ke tahun.
Karena itu, hasil kajian nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan transportasi publik, termasuk menentukan kebutuhan infrastruktur, pola pelayanan, hingga skema pembiayaan yang paling memungkinkan diterapkan.
“Hasil kajian nantinya menjadi dasar penyusunan program transportasi publik sekaligus skema pembiayaan pengembangannya,” terangnya.
Bambang mengakui keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan utama dalam pembangunan sektor transportasi.
Karena itu, pengembangan transportasi publik ke depan perlu didukung inovasi pembiayaan dan kolaborasi lintas sektor.
“Arahnya memang harus kreatif. Tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Karena pembangunan infrastruktur transportasi membutuhkan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan,” tegasnya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto