Jawa Pos Radar Madiun – Sensus Ekonomi (SE) 2026 resmi dimulai di Kota Madiun.
Pelaksanaan pendataan perdana ditandai dengan kunjungan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun kepada Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun yang menjadi salah satu responden pertama, kemarin (15/6).
Bagus menegaskan, hasil sensus akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah pada masa mendatang.
Karena itu, masyarakat diharapkan mendukung pelaksanaan sensus dengan menerima petugas serta memberikan data yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya.
“Hari ini saya sudah didata oleh tim BPS. Kami mengimbau masyarakat menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan data yang valid,” ujarnya.
Menurut Bagus, masyarakat tidak perlu khawatir terkait keamanan informasi yang diberikan.
Sebab, seluruh data responden dilindungi dan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Berikan jawaban yang jujur apa adanya. Kerahasiaan data dijamin oleh undang-undang,” tegasnya.
Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz menjelaskan, petugas sensus akan melakukan verifikasi terhadap data dasar yang telah tersedia dalam sistem.
Untuk memperlancar proses pendataan, masyarakat diminta menyiapkan dokumen identitas seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK).
Selain identitas kependudukan, petugas juga akan mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi rumah tangga.
Mulai pekerjaan, pendidikan, kepemilikan aset, rekening usaha, hingga aktivitas ekonomi yang dijalankan keluarga.
“Data awal sudah tersedia di aplikasi petugas. Kami hanya melakukan konfirmasi dan pendalaman informasi yang dibutuhkan,” jelas Aziz.
Dalam pelaksanaannya, petugas juga melakukan dokumentasi rumah dan pengambilan titik koordinat lokasi tempat tinggal responden.
Satu sesi wawancara diperkirakan berlangsung sekitar 30 menit, tergantung kelengkapan data yang diberikan masyarakat.
Aziz menambahkan, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat.
Data yang terkumpul nantinya akan menjadi rujukan penting bagi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, hingga berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan pengembangan ekonomi.
“Sensus Ekonomi bukan hanya milik BPS, tetapi milik kita semua. Data yang akurat akan sangat menentukan kualitas kebijakan yang dihasilkan,” pungkasnya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto