Jawa Pos Radar Madiun – Pemkot Madiun memperketat pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN) menyusul munculnya kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan oknum pegawai.
Langkah pencegahan dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) serta optimalisasi pengawasan internal.
Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun menegaskan, lingkungan birokrasi harus bersih dari penyalahgunaan narkotika.
Karena itu, upaya deteksi dini dan pengawasan terhadap ASN akan terus diperkuat.
’’Ini akan terus kami komunikasikan dan koordinasikan. Harapannya pengawasan bisa berjalan lebih baik sehingga pencegahan dapat dilakukan sejak awal,’’ ujarnya, kemarin (19/6).
Menurut Bagus, saat ini pemkot telah memiliki tim pengawasan internal yang bertugas memantau disiplin dan perilaku aparatur.
Ke depan, peran tim tersebut akan diperkuat melalui kerja sama dan pendampingan bersama instansi terkait, termasuk BNN.
Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) juga akan dilibatkan dalam penyusunan pola pengawasan serta mekanisme deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan narkotika di lingkungan ASN.
’’Tentunya pengawasan akan terus kami lakukan. Nanti dijadwalkan dan diatur bersama agar langkah deteksi dini bisa berjalan lebih optimal,’’ katanya.
Bagus mengakui kasus yang melibatkan oknum ASN menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Namun, dia tetap optimistis mayoritas aparatur di lingkungan Pemkot Madiun mampu menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Menurutnya, pengawasan yang lebih ketat bukan semata untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan seluruh ASN tetap berada pada koridor disiplin dan menjauhi perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun institusi.
’’Saya yakin teman-teman ASN tetap menjaga diri. Harapannya saat ini tidak ada lagi kasus serupa dan akan terus kami pantau,’’ tegasnya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto