Jawa Pos Radar Madiun – Peringatan Hari Jadi ke-108 Kota Madiun tidak sekadar menjadi seremoni tahunan.
Momentum tersebut dimanfaatkan pemerintah kota dan DPRD untuk menyatukan langkah mempercepat penyelesaian berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat, terutama kemiskinan, pengangguran, dan stunting.
Komitmen itu mengemuka dalam rapat paripurna peringatan Hari Jadi ke-108 Kota Madiun yang digelar di gedung DPRD, Sabtu (20/6).
Ketua DPRD Kota Madiun Armaya menegaskan bahwa bertambahnya usia kota harus diiringi dengan penguatan program pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Terlebih, kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan menuntut pemerintah lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Masih banyak PR yang harus diselesaikan. Karena itu program-program pemerintah harus benar-benar fokus pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Armaya, DPRD siap memberikan dukungan terhadap berbagai program prioritas yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga.
Bahkan, pembahasan anggaran ke depan diharapkan lebih diarahkan pada sektor-sektor yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
“Kalau memang untuk kepentingan masyarakat tentu akan kami perjuangkan,” tegasnya.
Dia menilai penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan stunting harus menjadi fokus utama pembangunan daerah.
Program yang dinilai kurang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat perlu dievaluasi agar anggaran daerah dapat digunakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
Hal senada disampaikan Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun.
Menurutnya, seluruh program pembangunan yang dijalankan pemerintah harus memberikan manfaat nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan sekarang arahnya harus berdampak langsung kepada masyarakat,” katanya.
Bagus menjelaskan, meski sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif, pemerintah tidak ingin cepat berpuas diri.
Pemkot justru tengah menyiapkan pendataan yang lebih detail hingga tingkat keluarga untuk memastikan program bantuan dan intervensi sosial benar-benar tepat sasaran.
Pendataan tersebut akan melibatkan lurah, ketua RT, hingga sekitar 2.600 kader dasawisma yang diterjunkan langsung ke lapangan.
Data yang terkumpul nantinya menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih akurat sesuai kondisi riil masyarakat.
“Kami ingin program pemerintah bisa mengintervensi masyarakat secara person to person. Karena itu datanya harus detail,” tegasnya.
Menurut Bagus, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
Seluruh strategi dan prioritas pembangunan akan dibahas bersama agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan luas wilayah sekitar 33 kilometer persegi, jumlah penduduk lebih dari 210 ribu jiwa, dan APBD mencapai sekitar Rp 1,1 triliun, Kota Madiun dinilai memiliki modal yang cukup kuat untuk terus mendorong pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga.
“Prioritas kami jelas, bagaimana angka kemiskinan dan pengangguran bisa terus ditekan melalui program yang tepat sasaran,” pungkas Bagus. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto