Jawa Pos Radar Madiun – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA negeri di Kota Madiun menjadi sorotan.
Banyaknya lulusan SMP asal Kota Madiun yang tidak diterima di SMA negeri mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun meminta evaluasi bersama Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jawa Timur Wilayah Madiun.
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengaku menerima banyak aduan dari masyarakat terkait hasil SPMB tahun ini.
Karena itu, Pemkot Madiun segera berkoordinasi dengan Cabdindik Jatim untuk mencari solusi agar persoalan serupa tidak terus berulang.
"Kebetulan saya menerima banyak laporan. Tentu saja ini menjadi perhatian pemkot," ujarnya, Kamis (2/7).
Bagus berharap lulusan SMP asal Kota Madiun memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di SMA negeri yang berada di wilayah Kota Madiun.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dibahas bersama seluruh pihak agar kebijakan penerimaan peserta didik dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi siswa asal daerah.
"Nanti koordinasinya, saya ingin murid yang ada di kota, khususnya SMA, saya minta untuk wajib bisa sekolah di Kota Madiun," katanya.
Sementara itu, Kepala Seksi SMA dan PKPLK Cabdindik Jawa Timur Wilayah Madiun Changgih Swantaka Yoganendi menjelaskan, jumlah lulusan SMP/MTs sederajat di Kota Madiun tahun ini mencapai 3.825 siswa.
Menurutnya, apabila dihitung bersama daya tampung SMA negeri, SMK negeri, serta sekolah swasta, kapasitas pendidikan di Kota Madiun sebenarnya masih mencukupi.
Namun, kondisi berbeda terjadi apabila seluruh lulusan hanya memilih SMA negeri sebagai tujuan pendidikan.
"Kalau hanya SMA negeri saja tanpa melihat SMK negeri, tentunya tidak akan cukup menampung," ungkapnya.
Changgih menegaskan seluruh tahapan SPMB telah dilaksanakan sesuai petunjuk teknis dengan mengedepankan prinsip objektif, transparan, dan akuntabel.
Selain mengoptimalkan daya tampung di SMK negeri, Cabdindik juga berkoordinasi dengan SMA dan SMK swasta agar seluruh lulusan tetap memperoleh akses pendidikan.
Orang tua siswa juga diberikan pendampingan mengenai sekolah yang masih membuka penerimaan peserta didik.
"Sehingga tidak ada lulusan yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan," jelasnya.
Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyiapkan program beasiswa penuh maupun potongan biaya pendidikan bagi siswa yang memilih melanjutkan pendidikan di SMA atau SMK swasta.
Tahun ini tercatat terdapat 2.106 lembaga penyedia beasiswa dengan total alokasi untuk 79.086 siswa.
"Ada (program beasiswa penuh dan potongan biaya pendidikan) dan bisa dipantau di website resmi SPMB Jatim," pungkasnya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto