Jawa Pos Radar Madiun - Awal tahun seharusnya menjadi momentum percepatan pembangunan.
Namun, hingga memasuki pertengahan 2026, laju penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Madiun masih berjalan pelan.
Sejumlah proyek fisik belum dapat dibayarkan karena masih menunggu penyelesaian proses lelang, sehingga realisasi belanja daerah belum bergerak signifikan.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) per 30 Juni 2026, realisasi pendapatan daerah baru mencapai 37,05 persen.
Sementara itu, realisasi belanja daerah berada di angka 30,56 persen dari total anggaran yang telah ditetapkan.
Laporan realisasi APBD menunjukkan pendapatan daerah yang dianggarkan sebesar Rp 928,2 miliar baru terealisasi Rp 343,9 miliar.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan mencapai Rp 296,8 miliar baru masuk sebesar Rp 93,6 miliar.
Di sisi belanja, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran Rp 1,06 triliun.
Namun hingga akhir semester pertama, realisasinya baru mencapai Rp 324,6 miliar.
Adapun Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dianggarkan Rp 2 miliar baru digunakan sekitar Rp 18 juta.
Serapan belanja modal menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Hingga akhir Juni, realisasinya baru mencapai Rp 6,05 miliar atau sekitar 5,6 persen.
Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Pada semester pertama 2025, belanja modal telah terserap Rp 26,3 miliar atau sekitar 15,53 persen.
Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Madiun Sidik Muktiaji menjelaskan, lambatnya realisasi belanja dipengaruhi masih banyaknya paket pekerjaan yang belum menyelesaikan proses lelang.
''Banyak pekerjaan yang masih proses lelang. Sekarang sudah mulai didorong, terutama belanja modal, agar segera direalisasikan,'' ujarnya, kemarin (19/7).
Menurut Sidik, kondisi tersebut menyebabkan sejumlah proyek fisik belum bisa dibayarkan meski anggarannya telah tersedia.
Meski demikian, BKAD optimistis serapan anggaran akan meningkat pada semester kedua.
Hal itu seiring dimulainya pelaksanaan berbagai proyek pembangunan, terutama pekerjaan infrastruktur jalan yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
Sebagian besar paket pekerjaan telah selesai dilelang sehingga tinggal memasuki tahapan pelaksanaan dan pembayaran.
''Sekarang pekerjaan fisik sudah mulai berjalan. Harapannya segera direalisasikan karena sebagian sudah dilelang, tinggal proses pembayaran,'' katanya.
Dengan mulai bergeraknya proyek fisik, pemerintah berharap realisasi belanja modal dapat meningkat signifikan dalam beberapa bulan ke depan.
BKAD juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program yang telah direncanakan, khususnya proyek-proyek strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kota Madiun.
Sidik menegaskan bahwa capaian serapan anggaran tidak hanya berkaitan dengan pembangunan, tetapi juga menjadi salah satu indikator pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP).
''Serapan anggaran menjadi salah satu syarat pencairan TPP. Kalau realisasinya rendah, tentu pencairannya tidak bisa maksimal,'' tegasnya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto