Jawa Pos Radar Madiun – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat mulai berdampak pada penerimaan daerah.
Pemkot Madiun memprediksi potensi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor makanan dan minuman (mamin), khususnya jasa katering, akan menurun seiring berkurangnya belanja katering di lingkungan pemerintah.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Madiun mengalihkan fokus penggalian potensi pajak ke sektor swasta agar target penerimaan PBJT mamin sebesar Rp23,75 miliar tetap tercapai hingga akhir tahun.
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, anggaran belanja makanan dan minuman Pemkot Madiun tahun ini turun hampir 50 persen.
Dari sebelumnya sekitar Rp35 miliar hingga Rp40 miliar, kini hanya tersisa sekitar Rp17 miliar.
"Kebijakan efisiensi dari pusat tentu berdampak. Pendapatan katering yang menjadi rekanan pemkot pasti turun," ujarnya, Kamis (23/7).
Menurut Bagus, penurunan belanja pemerintah otomatis mengurangi potensi penerimaan pajak dari penyedia jasa katering yang selama ini menjadi mitra pemerintah.
Karena itu, Bapenda diminta memperluas pendataan dan pengawasan terhadap usaha katering swasta maupun kegiatan di luar proyek pemerintah.
"Bapenda bergerak cepat mengoptimalkan pendapatan dari luar rekanan pemkot. Penyedia jasa katering swasta terus didata," katanya.
Hingga pertengahan 2026, realisasi penerimaan PBJT sektor makanan dan minuman telah mencapai Rp19,14 miliar atau sekitar 80,60 persen dari target tahunan sebesar Rp23,75 miliar.
Capaian tersebut dinilai menjadi modal positif untuk mengejar sisa target pada semester kedua.
Pemkot Madiun optimistis optimalisasi potensi pajak dari sektor swasta mampu menutup potensi penurunan penerimaan akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
"Karena itu, target PBJT mamin diyakini tetap tercapai, bahkan berpeluang melampaui target hingga akhir tahun," tandas Bagus. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto