Jawa Pos Radar Madiun – Digitalisasi transaksi keuangan di Kota Madiun terus menunjukkan tren positif.
Bank Indonesia (BI) mencatat sebanyak 96,77 persen transaksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini telah dilakukan secara nontunai melalui berbagai kanal pembayaran digital.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri Deasi Surya Andarina mengatakan, capaian tersebut mencerminkan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kota Madiun berjalan dengan baik, khususnya pada sektor penerimaan daerah.
"Masyarakat sudah bisa membayar pajak, retribusi, dan berbagai kewajiban lainnya melalui kanal nontunai seperti QRIS, mobile banking, dan layanan digital lainnya," ujarnya, Jumat (24/7).
Data BI menunjukkan transaksi penerimaan PAD masih didominasi layanan perbankan dengan nilai mencapai Rp28,95 miliar.
Sementara itu, transaksi melalui internet dan mobile banking tercatat sebesar Rp52,98 miliar, sedangkan pembayaran menggunakan QRIS mencapai sekitar Rp7 miliar.
Meski perkembangan digitalisasi dinilai cukup baik, BI melihat pemanfaatan QRIS untuk pembayaran pajak dan retribusi daerah masih memiliki ruang untuk terus ditingkatkan.
Selain itu, digitalisasi pada sisi belanja pemerintah daerah juga menjadi perhatian.
"Yang masih perlu didorong adalah digitalisasi belanja daerah agar semakin berkembang," kata Deasi.
Hingga Mei 2026, nilai transaksi QRIS di Kota Madiun tumbuh 33,80 persen secara tahunan (year on year/YoY), sedangkan volume transaksinya meningkat 6,53 persen.
Kota Madiun juga menyumbang 10,66 persen dari total nilai transaksi QRIS di wilayah kerja BI Kediri.
Di sisi lain, jumlah merchant pengguna QRIS terus bertambah.
Hingga April–Mei 2026, sekitar 130 ribu merchant di Kota Madiun telah menggunakan QRIS atau setara 13,05 persen dari total merchant di wilayah kerja BI Kediri.
"Perkembangan QRIS di Kota Madiun cukup tinggi. Potensinya masih besar untuk terus dikembangkan," pungkasnya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto