Jawa Pos Radar Madiun – Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di wilayah kerja KPPN Madiun mencapai Rp 3,4 triliun hingga akhir Juni 2026.
Nilai tersebut setara 57,3 persen dari total pagu Rp 5,9 triliun.
Kepala KPPN Madiun Joko Maryono optimistis realisasi penyaluran hingga akhir tahun dapat memenuhi target.
Pasalnya, serapan pada semester pertama telah melampaui separo pagu.
"Realisasi sudah di atas 50 persen. Kami optimistis penyaluran sampai akhir tahun berjalan sesuai target," ujarnya, Minggu (2/8).
Magetan menjadi daerah dengan penyaluran tertinggi, yakni 58,44 persen.
Disusul Kabupaten Madiun 57,49 persen, Ponorogo 57,25 persen, Ngawi sekitar 57 persen, dan Kota Madiun 55,12 persen.
Komponen terbesar TKD masih berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Dari pagu Rp 4,09 triliun, realisasinya mencapai Rp 2,36 triliun atau 57,9 persen.
Sementara Dana Bagi Hasil (DBH) telah tersalurkan Rp 132 miliar atau 38,6 persen.
Di sisi lain, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik masih rendah.
Hingga akhir Juni, realisasinya baru Rp 4,3 miliar atau 6,47 persen dari pagu Rp 67 miliar. Penyaluran baru terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo.
"Karena itu, kami meminta Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Magetan segera melengkapi dokumen persyaratan agar dana dapat dicairkan," kata Joko.
Berbeda dengan DAK Fisik, penyaluran dana desa hampir rampung.
Dari pagu Rp 292,9 miliar, realisasinya mencapai Rp 292,4 miliar atau 99,8 persen.
Kabupaten Madiun, Magetan, dan Ponorogo bahkan telah menuntaskan penyaluran 100 persen.
Sementara itu, penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Madiun juga menunjukkan tren positif.
Hingga triwulan II 2026, realisasinya mencapai Rp 209,04 miliar atau 31,63 persen dari target Rp 660,95 miliar.
Kasi Pengawasan VI KPP Pratama Madiun Fakhrudin Triwibowo mengatakan, capaian tersebut tumbuh 23,69 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
"Realisasi penerimaan perpajakan pada triwulan II 2026 mencapai Rp 209,04 miliar atau 31,63 persen dari target. Secara year on year tumbuh 23,69 persen," ujarnya.
Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dengan kontribusi Rp 83,64 miliar atau 40 persen dari total penerimaan.
Disusul sektor perdagangan Rp 53,15 miliar dan industri pengolahan Rp 25,76 miliar.
Di bidang kepatuhan, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan juga hampir memenuhi target.
Dari target 64.990 wajib pajak, sebanyak 62.070 telah melaporkan SPT atau 95,51 persen dari target tahunan, dengan tingkat kepatuhan mencapai 76,49 persen. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto