Pemkot Madiun Kawal Ketat Proyek Strategis Nasional, Sekolah Rakyat Jadi Prioritas

Erlita H • Dipublikasikan Rabu, 5 Agustus 2026 | 09:50 WIB
Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun meninjau calon lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Peceland, Kelurahan Nambangan Lor, yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Foto: Dok Jawa Pos Radar Madiun
Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun meninjau calon lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Peceland, Kelurahan Nambangan Lor, yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Foto: Dok Jawa Pos Radar Madiun

Jawa Pos Radar Madiun – Pemkot Madiun memperketat pengawalan pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN).

Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta aktif memantau setiap tahapan program, mulai dari penyediaan lahan hingga proses koordinasi dengan pemerintah pusat.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, keberhasilan proyek strategis nasional tidak hanya ditentukan pada tahap penyediaan lahan.

Menurutnya, komunikasi dan koordinasi dengan kementerian harus terus dilakukan agar setiap program berjalan sesuai target.

"PSN harus terus dikawal. Jangan hanya menyiapkan lahan lalu selesai. Perkembangannya harus terus dipantau dan dikomunikasikan," ujarnya, Rabu (5/8).

Bagus mencontohkan proyek Sekolah Rakyat yang sempat mengalami beberapa kali perubahan lokasi.

Usulan awal dinilai belum memenuhi kriteria pemerintah pusat sehingga Pemkot Madiun harus mencari alternatif lahan yang sesuai.

Lokasi di kawasan Peceland, Kelurahan Nambangan Lor, akhirnya mendapat persetujuan setelah dilakukan survei langsung oleh tim dari kementerian.

"Sekolah Rakyat sempat tiga kali berganti lokasi. Yang terakhir di Peceland dan sudah disetujui kementerian," katanya.

Selain Sekolah Rakyat, Pemkot Madiun juga mempercepat penyediaan lokasi pembangunan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).

Dari sebelumnya belum memiliki titik pembangunan, kini lima lokasi telah memasuki tahap proses.

Meski demikian, sebagian usulan masih menghadapi kendala status lahan dan persyaratan administrasi.

Keterbatasan lahan di Kota Madiun membuat pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar proyek tetap dapat direalisasikan.

"Masih ada yang direviu karena persoalan lahan. Kota Madiun memiliki keterbatasan lahan sehingga terus kami komunikasikan dengan pemerintah pusat," jelas Bagus. (err/her)

Editor : Hengky Ristanto
koperasi kelurahan merah putih Sekolah Rakyat kota madiun Proyek Strategis Nasional Pemkot Madiun