Jawa Pos Radar Madiun – Pendataan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kota Madiun mendekati garis finis. Hingga Rabu (5/8), progres pendataan telah mencapai 83 persen.
Badan Pusat Statistik (BPS) menargetkan seluruh pekerjaan lapangan tuntas pada 31 Agustus.
Kepala BPS Kota Madiun Abdul Azis mengatakan, pendataan telah berlangsung sejak 1 Mei.
Setelah seluruh proses lapangan selesai, BPS bakal melakukan pengecekan sekaligus evaluasi untuk memastikan kualitas data yang dihimpun.
’’Insya Allah 31 Agustus sudah selesai pendataan di lapangan. Selanjutnya kami akan melihat kembali kualitas datanya,’’ ujarnya, Minggu (9/8).
Perjalanan menuju 100 persen bukan tanpa hambatan.
Pada tahap awal, petugas sempat membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan aplikasi yang digunakan dalam proses pendataan.
Persoalan lain muncul dari beredarnya informasi tidak benar yang mengaitkan Sensus Ekonomi 2026 dengan urusan perpajakan.
Hoaks tersebut sempat membuat sebagian masyarakat ragu memberikan data kepada petugas.
’’Awalnya terkendala sistem. Kemudian ada juga berita hoaks berkaitan dengan pajak. Tetapi, seiring berjalannya waktu semakin baik,’’ jelas Azis.
BPS memilih pendekatan persuasif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih ragu.
Petugas juga terus menyisir wilayah RT yang belum sepenuhnya terjangkau pendataan.
Azis sekaligus meluruskan anggapan mengenai keterkaitan SE 2026 dengan perubahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Juli.
Menurut dia, keduanya merupakan proses yang berbeda.
’’Perubahan DTSEN di bulan Juli bukan karena Sensus Ekonomi. Data SE nantinya menjadi potret nyata gambaran ekonomi secara keseluruhan di Kota Madiun,’’ tegasnya.
Dengan progres mencapai 83 persen, BPS kini fokus mengejar sisa 17 persen pendataan.
Pendampingan kepada petugas lapangan juga diperkuat agar seluruh proses berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
’’Ada yang progresnya cepat, ada juga yang masih kurang. Tetap kami dampingi supaya selesai sesuai target,’’ pungkas Azis. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto