Jawa Pos Radar Madiun – Kekosongan sejumlah kursi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di lingkungan Pemkot Madiun mendapat perhatian DPRD.
Legislatif meminta proses pengisian jabatan dipercepat agar roda pemerintahan tidak terganggu.
Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono mengatakan, kekosongan jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tidak boleh dibiarkan terlalu lama.
Selain empat posisi yang saat ini tengah melalui proses seleksi, jabatan kosong lainnya juga perlu segera dituntaskan.
’’Pemkot harus segera tancap gas. Jangan sampai kekosongan jabatan dibiarkan terlalu lama,’’ ujarnya, Senin (10/8).
Menurut Istono, beban kerja setiap OPD sudah cukup besar. Kondisi tersebut dinilai semakin berat apabila seorang pejabat harus merangkap tugas sebagai pelaksana tugas (Plt) di instansi lain.
’’Beban satu OPD itu sudah berat. Kalau masih ditambah sebagai Plt di tempat lain, apa pun alasannya pasti tidak akan efektif,’’ tegas politikus Partai Demokrat tersebut.
Selain kepala OPD, Istono menyebut masih terdapat sejumlah jabatan lain yang belum terisi secara definitif.
Mulai dari posisi lurah, kepala sekolah, hingga sekretaris yang masih kosong atau dirangkap pejabat lain.
Persoalan tersebut telah disampaikan DPRD melalui pandangan umum fraksi.
Harapannya, pemkot segera menyelesaikan proses pengisian agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
’’Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama segera ada penggantinya. Jangan sampai terjadi kekosongan yang berlarut-larut,’’ katanya.
Namun, percepatan pengisian jabatan tetap harus berjalan beriringan dengan prinsip profesionalitas.
Istono meminta mekanisme asesmen dan seluruh tahapan seleksi sesuai aturan menjadi dasar utama dalam menentukan pejabat.
Dia mengingatkan agar proses tersebut tidak dipengaruhi kepentingan tertentu.
Menurutnya, jabatan strategis harus diberikan kepada figur yang memiliki kompetensi, bukan karena faktor kedekatan maupun titipan.
’’Sepanjang intervensi terhadap penunjukan seseorang tidak dominan dan mengedepankan profesionalitas, Insya Allah tidak ada masalah. Tetapi kalau ada istilahnya 'ini pesanan', tentu hasilnya nanti tidak akan baik,’’ tegasnya.
Istono berharap pengisian jabatan di lingkungan Pemkot Madiun berjalan transparan, objektif, dan sesuai regulasi.
’’Ayo kita apa adanya, sesuai aturan. Kalau itu dilakukan, Insya Allah jempol,’’ pungkasnya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto