Jawa Pos Radar Madiun – Program pembangunan yang belum memenuhi target bakal dikebut melalui Perubahan APBD (PAK) Kota Madiun 2026.
Tambahan pendapatan daerah sekitar Rp 14 miliar menjadi salah satu amunisi untuk menuntaskan sederet prioritas hingga akhir tahun.
Namun, tambahan anggaran tidak serta-merta bisa digunakan.
DPRD Kota Madiun memastikan rencana kerja dan anggaran (RKA) setiap organisasi perangkat daerah (OPD) bakal dibedah sebelum mendapat lampu hijau.
Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan, sejumlah usulan perubahan anggaran telah dipaparkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Fokusnya adalah menyempurnakan program prioritas yang belum mencapai target tahun ini.
’’Prioritas program kegiatan yang kemarin belum tercapai tentunya akan dimasukkan dalam perubahan. Ini untuk mem-back-up program yang belum tercapai dan disempurnakan di PAK,’’ ujarnya, Rabu (12/8).
Setelah tahapan KUA-PPAS perubahan, DPRD bakal mencermati RKA masing-masing OPD.
Pembahasan tersebut diperlukan untuk memastikan belanja dalam PAK benar-benar menopang sasaran pembangunan daerah.
’’Mekanisme ini harus dilalui agar semua target RPJMD dan RKPD bisa diselesaikan pada 2026,’’ katanya.
Armaya menyebut mayoritas target pembangunan sejauh ini telah tercapai.
Kendati persentase yang tertinggal diklaim tidak banyak, legislatif tetap meminta kekurangan tersebut dikejar hingga akhir tahun.
’’Ini yang kami push agar target-target bisa terselesaikan pada 2026. RKA OPD harus di-support agar tidak melenceng dari target yang telah ditentukan,’’ tegasnya.
Legislatif belum memerinci kegiatan mana saja yang bakal memperoleh tambahan anggaran.
Pemetaan akan dilakukan saat pembahasan RKA bersama masing-masing OPD.
Program pengembangan sumber daya manusia (SDM) hingga penguatan ekonomi inklusif juga bakal dicermati.
Prioritas anggaran akan ditentukan berdasarkan capaian dan target dalam RPJMD.
’’Kami bedah mana kegiatan yang sudah tercapai dan belum. Kemudian prioritasnya apa agar tidak melenceng dari target RPJMD,’’ jelas Armaya.
Sementara itu, Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, empat prioritas pembangunan tetap menjadi fokus pemerintah daerah.
Yakni penguatan ekonomi, peningkatan SDM, tata kelola pemerintahan, serta harmonisasi budaya dan inovasi daerah.
Evaluasi pelaksanaan program selama sekitar tujuh bulan terakhir menjadi pijakan untuk mempertajam arah pembangunan.
Sejumlah program juga bakal mulai ditingkatkan tahun ini sebagai fondasi transformasi pada 2027.
’’Visi-misi, target, dan program-program yang ada hari ini ingin mulai kami upgrade. Tahun 2026 membangun fondasinya sehingga pada 2027 transformasi program sudah siap dijalankan,’’ terangnya.
Dari sisi pendapatan, Bagus menyebut terdapat tambahan sekitar Rp 14 miliar.
Kenaikan tersebut antara lain bersumber dari pajak daerah, retribusi, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pajak daerah memberikan porsi terbesar dengan tambahan sekitar Rp 10 miliar.
Meski demikian, perubahan kegiatan belum otomatis dapat dilaksanakan.
Pemkot masih harus menyusun RKA untuk kemudian dibahas bersama DPRD.
’’Selanjutnya kami bikin RKA, kemudian dibahas dengan DPRD. Perubahan kegiatan ini nanti dikawal sekaligus mendapat masukan dan saran dari teman-teman DPRD,’’ pungkas Bagus. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto