Jawa Pos Radar Madiun – Rotasi enam pejabat eselon II di lingkungan Pemkot Madiun justru menambah panjang daftar kursi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum terisi pejabat definitif.
Sejumlah pejabat kini harus merangkap jabatan untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan.
Perombakan yang dilakukan Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun pada Jumat (18/9) malam itu menyisakan kekosongan jabatan kepala dinas pendidikan (dindik) dan dinas komunikasi dan informatika (diskominfo).
Kondisi tersebut menambah daftar OPD yang belum memiliki pimpinan definitif.
Sebelumnya, sejumlah jabatan kepala dinas dan badan di lingkungan Pemkot Madiun juga masih diisi pelaksana tugas (Plt).
Rotasi tersebut menggeser Noor Aflah dari kepala diskominfo menjadi kepala dinas kebudayaan, pariwisata, kepemudaan, dan olahraga (disbudparpora).
Sementara itu, Lismawati yang sebelumnya menjabat kepala dindik dipindahkan menjadi staf ahli bidang sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan rakyat (kesra).
Agus Mursidi yang sebelumnya menduduki posisi staf ahli bidang SDM dan kesra kini dipercaya memimpin dinas perpustakaan dan kearsipan (disperpusip).
Perubahan juga terjadi di badan keuangan dan aset daerah (BKAD).
Sudandi yang sebelumnya memimpin badan tersebut kini menjabat kepala badan perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah (bapperida).
Adapun Sumarno bergeser dari kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) menjadi staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik.
Posisi yang ditinggalkan Sumarno kini diisi Heri Suwartono, yang sebelumnya menjabat kepala dinas sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak (dinsos-PPPA).
Bagus menjelaskan, rotasi tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi sekaligus memberikan penyegaran di lingkungan birokrasi Pemkot Madiun.
"Sebenarnya pemenuhan kebutuhan, terus kemudian banyak yang sudah sangat lama sehingga ini perlu refresh. Makanya ada yang mutasi, ada yang baru," ujarnya.
Pelantikan enam pejabat tersebut berlangsung pada Jumat malam. Bagus menyebut waktu pelantikan menyesuaikan turunnya persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurut dia, proses pengajuan rotasi pejabat telah berjalan sekitar enam bulan sebelum akhirnya mendapatkan persetujuan.
"Baru turun dari kemendagri karena prosesnya sangat panjang. Ini sudah enam bulan proses berjalan. Jadi, memang aturannya begitu, ya kita mengikuti," jelas mantan anggota DPRD Kota Madiun tersebut.
Bagus meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab di tempat kerja masing-masing.
Berdasarkan data yang dihimpun Jawa Pos Radar Madiun, sedikitnya sepuluh OPD di lingkungan Pemkot Madiun belum memiliki pimpinan definitif.
Empat di antaranya sedang menjalani proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP).
Yakni, dinas perumahan dan kawasan permukiman (disperkim), dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR), dinas lingkungan hidup (DLH), serta dinas perhubungan (dishub).
Sementara itu, enam OPD lainnya belum memiliki kepala definitif. Meliputi badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM), BKAD, dindik, diskominfo, dinas tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah (disnaker-KUKM), serta dinsos-PPPA.
Bagus menyebut kekosongan jabatan kepala dindik dan diskominfo akan segera diisi pejabat pelaksana tugas.
Penunjukan kedua Plt tersebut ditargetkan rampung pada Senin (21/9).
"Nanti menunggu. Insya Allah Senin sudah ada," katanya.
Sementara itu, proses pengisian empat jabatan kepala dinas definitif masih berlanjut.
Hasil seleksi JPTP untuk disperkim, DPUPR, DLH, dan dishub telah dikirimkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan persetujuan.
Setelah itu, proses administrasi masih harus melalui tahapan berikutnya sebelum pejabat terpilih dapat dilantik.
"Yang empat kemarin sudah kita kirim ke Bu Gubernur untuk dapat persetujuan, terus BKN sudah, terus nanti dikirim ke kemendagri. Nanti ada proses bolak-balik lagi yang mungkin butuh waktu," ungkap Bagus.
Meski sejumlah jabatan strategis belum terisi secara definitif, Bagus memastikan kondisi tersebut tidak menghambat pelaksanaan program pemerintah daerah.
Dia mengaku terus berkoordinasi dengan seluruh OPD, termasuk yang masih dipimpin pejabat pelaksana tugas.
Pengawasan langsung juga dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana.
"Saya selalu koordinasi dengan seluruh dinas walaupun itu Plt. Saya terjun langsung, semua juga saya lihat. Yang terpenting rel kita masih sesuai dengan rencana," pungkasnya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto