Jawa Pos Radar Madiun – Pembahasan biaya haji 2027 belum mencapai kesepakatan. Ongkos penerbangan masih menjadi ganjalan lantaran terdapat selisih penawaran hampir Rp 4 juta per jemaah antara Garuda Indonesia dan Saudia Airlines.
Pemerintah terus bernegosiasi dengan maskapai asal Arab Saudi tersebut agar tarif penerbangan dapat ditekan.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, pembahasan biaya haji bersama Komisi VIII DPR RI masih berlangsung. Sejumlah komponen biaya telah disepakati. Namun, ongkos penerbangan masih membutuhkan negosiasi lebih lanjut.
"Alhamdulillah, hotel dan makanan sudah disepakati. Tinggal satu yang belum, penerbangan," ujar menteri yang akrab disapa Gus Irfan itu saat menghadiri Expo UMKM & Ekosistem Haji dan Umrah di Kota Madiun, Jumat (25/9).
Menurut Gus Irfan, Garuda Indonesia menawarkan tarif penerbangan sekitar Rp 38 juta per jemaah. Sementara itu, Saudia Airlines masih bertahan dengan penawaran hampir Rp 42 juta.
Selisih tarif kedua maskapai tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2027.
"Kita ingin Saudia ikut turun seperti Garuda. Tapi, mereka tetap bertahan dengan angka itu," jelasnya.
Gus Irfan menyebut, kedua maskapai mendapatkan porsi pengangkutan masing-masing 50 persen dari sekitar 200 ribu jemaah haji Indonesia.
Pemerintah belum dapat melibatkan maskapai lain untuk penyelenggaraan haji 2027 lantaran masih terikat perjanjian penerbangan yang berlaku.
Selain itu, pendaftaran slot penerbangan di Arab Saudi harus dilakukan sejak September 2026. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu segera menuntaskan pembahasan tarif penerbangan.
"Untuk 2028, kita akan mencoba mengubah perjanjiannya agar memungkinkan menggunakan maskapai lain," ungkapnya.
Di tengah pembahasan biaya haji 2027, Kementerian Haji dan Umrah juga mulai memperkuat persiapan calon jemaah melalui kick-off manasik haji nasional.
Gus Irfan mengatakan, calon jemaah perlu memahami rukun dan wajib haji sejak dini. Dengan begitu, mereka diharapkan mampu menjalankan rangkaian ibadah secara mandiri selama berada di Tanah Suci.
"Kita tidak ingin jemaah haji bergantung pada orang lain atau KBIH. Kita berharap mereka di sana sudah tahu apa yang harus dilakukan," tegasnya.
Selain pemahaman tata cara ibadah, kesiapan kesehatan calon jemaah menjadi perhatian pemerintah.
Gus Irfan menyebut, angka kematian jemaah haji Indonesia mengalami penurunan. Dari sekitar 470 orang pada penyelenggaraan haji 2025 menjadi sekitar 350 orang pada 2026.
Pemerintah menargetkan jumlah tersebut dapat ditekan hingga maksimal 200 jemaah melalui penguatan persiapan kesehatan sejak sebelum keberangkatan.
"Kita ingin sejak awal calon jemaah haji benar-benar disiapkan kesehatannya," katanya.
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya memperluas pemanfaatan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan jemaah haji dan umrah selama berada di Arab Saudi.
Langkah tersebut diharapkan membuka peluang pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia.
Namun, Gus Irfan mengakui masih terdapat sejumlah kendala. Terutama ketatnya persyaratan pengiriman produk makanan ke Arab Saudi serta meningkatnya biaya transportasi.
Kondisi tersebut perlu diperhitungkan agar penggunaan produk dalam negeri tetap memungkinkan dari sisi biaya maupun pemenuhan standar yang berlaku.
"Kita berupaya menggunakan produk Indonesia untuk jemaah haji maupun umrah. Tapi, persyaratan membawa makanan ke Saudi cukup berat. Harga transportasi juga melonjak sehingga harus diperhitungkan secara teliti," pungkasnya. (bgs/her)
Editor : Hengky Ristanto