Jawa Pos Radar Madiun – Program Beasiswa Mahasiswa Rakyat (Be Smart) Kota Madiun menjadi sorotan mahasiswa.
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kampus Madiun mendesak DPRD mengevaluasi pelaksanaan program tersebut dalam aksi demonstrasi di kantor DPRD Kota Madiun, Selasa (10/11/2026).
Desakan itu merupakan salah satu dari tujuh tuntutan yang dibawa mahasiswa dalam aksi di Jalan Taman Praja. Enam tuntutan lainnya berkaitan dengan berbagai persoalan nasional.
Koordinator Umum Aliansi BEM Madiun Michael Jackson mengatakan, mahasiswa meminta DPRD tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
’’Kami mendesak DPRD segera menjalankan fungsi pengawasan terhadap program Be Smart,’’ tegasnya.
Selain mengevaluasi Be Smart, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat.
Di antaranya penetapan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penindakan terhadap korporasi yang bertanggung jawab, serta pembenahan tata kelola pemerintahan.
Mahasiswa juga mendesak penggunaan APBN yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Persoalan lain yang disoroti meliputi biaya pendidikan, ketersediaan lapangan kerja, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), kompetensi pejabat, kebebasan berekspresi, serta penegakan hak asasi manusia (HAM).
Michael menegaskan, mahasiswa akan terus mengawal tindak lanjut tuntutan tersebut.
’’Ketika tuntutan kami tidak dihiraukan, kami akan membawa aksi yang lebih besar daripada ini,’’ ancam Michael.
Ketua DPRD Kota Madiun Armaya menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi mahasiswa, khususnya mengenai pelaksanaan Be Smart.
DPRD berencana memanggil dinas pendidikan (dindik) untuk membahas persoalan program beasiswa tersebut.
’’Mungkin saya juga akan berkomunikasi langsung dengan Pak Plt (wali kota) untuk membahas permasalahan Be Smart,’’ ujarnya.
Menurut Armaya, anggaran Be Smart telah dialokasikan. Namun, mekanisme penyaluran bantuan masih perlu dievaluasi menyusul adanya perubahan aturan.
Sebelumnya, program tersebut menggunakan skema bantuan sosial. Perubahan ketentuan itu menjadi salah satu hal yang perlu dibahas bersama instansi terkait.
’’Secara anggaran, kita sudah posting. Cuma untuk pelaksanaannya nanti akan kita evaluasi bersama,’’ jelasnya.
Selain menindaklanjuti persoalan Be Smart, DPRD Kota Madiun berjanji meneruskan enam tuntutan nasional mahasiswa kepada pemerintah pusat.
Armaya menyebut aspirasi tersebut akan disampaikan kepada Istana Merdeka dan DPR RI.
’’Insya Allah besok (hari ini, Red) sudah kita tindak lanjuti. Kita kirim ke Istana Merdeka dan DPR RI,’’ tandas Armaya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto