KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Plafon belanja tidak terduga (BTT) pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2022 membengkak. Sebelumnya, di APBD 2022 induk sebesar Rp 8,7 miliar, di PAK nanti menjadi Rp 32,9 miliar atau naik sekitar 276 persen. Atau hampir tiga kali lipat.
Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, usulan kenaikan tersebut menyesuaikan arahan pemerintah pusat terkait pengendalian Covid-19. Apalagi, belakangan kasus positif korona di kota ini muncul lagi. Terhitung, 1–7 Agustus terdapat 39 kasus baru. ‘’BTT memang harus ada. Karena kalau terjadi kenaikan kasus (baru) Covid-19 dan kesehatan lainnya ini kita harus masif,’’ katanya.
Jika tak ada penambahan, lanjut dia, dalam kondisi darurat bisa berdampak pada refocusing anggaran. Di sisi lain, perencanaan program lainnya harus jalan. ‘’Jangan sampai terjadi refocusing anggaran. BTT itu salah satu dana cadangan ketika terjadi kedaruratan,’’ ujarnya.
Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Madiun Sidik Muktiaji menambahkan, selain untuk pengendalian Covid-19, tambahan anggaran BTT juga untuk penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK). ‘’(Untuk) PMK ini memang diwajibkan oleh pemerintah pusat agar mengalokasikan dana,’’ tuturnya.
Namun, Sidik mengungkapkan bahwa realisasi BTT untuk penanganan kasus PMK di Kota Madiun tidak ada. Di samping tidak ada pasar hewan, kasusnya juga tidak separah daerah lain. ‘’Informasi dari DKPP (dinas ketahanan pangan dan pertanian) relatif tidak ada masalah terkait dengan PMK,’’ sebutnya.
Tambahan anggaran BTT nantinya bakal dipakai membeli vaksin anti-PMK. Pada PAK tahun ini terdapat 170-an ekor sapi di Kota Madiun yang bakal divaksin anti-PMK kali kedua. ‘’Kalau dibandingkan sebelum PAK, BTT kelihatan sangat besar kenaikannya. Tapi, kalau dilihat posisinya, sekarang ada penanganan PMK dan Covid-19 tetap harus kita sediakan,’’ bebernya.
Dia tak mempermasalahkan sisa anggaran yang tak terserap dari pos BTT nantinya. Yang penting, pemkot menyiapkan anggaran sebagai antisipasi apabila terjadi kasus. Termasuk kesiapan pendanaan operasional Rumah Sakit Lapangan (RSL) Wisma Haji. ‘’Jangan sampai nanti begitu ada kasus nggak bisa menangani gara-gara kehabisan BTT,’’ tuturnya. (her/c1/sat)
Editor : Hengky Ristanto