KOTA, Jawa Pos Radar Madiun – Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang marak di berbagai daerah merembet ke Kota Pendekar. Kemarin (7/9), sekitar 50 mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Madiun turun ke jalan. ‘’Kami dengan tegas menolak kenaikan harga BBM,’’ kata Ketua Umum Pengurus Cabang PMII Madiun Intan Fatmawati.
Puluhan mahasiswa itu awalnya berkumpul di kawasan bundaran Jalan Taman Praja. Kemudian, melakukan long march ke arah utara menuju gedung DPRD Kota Madiun sembari meneriakkan yel-yel penolakan kenaikan harga BBM.
Di barisan paling depan tampak tiga mahasiswi menenteng spanduk bertuliskan ’’Menolak Kenaikan Harga BBM’’. Pun, sejumlah mahasiswa lainnya mengusung berbagai poster seperti ’’Naikkan Upah Bukan Harga BBM’’, ’’BBM Naik Gaji Tak Naik’’, dan sejumlah tulisan bernada kecaman lainnya.
Setibanya di depan gerbang gedung dewan, mereka menggelar orasi selama kurang lebih setengah jam. Sementara, sejumlah polisi bersiaga melakukan pengamanan aksi mahasiswa tersebut. ‘’Kami menyampaikan empat poin tuntutan terkait kenaikan harga BBM,’’ ujar Intan.
Intan mengatakan, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM jenis pertalite, pertamax, dan solar kali ini dilakukan pada momen yang tidak tepat. Sebab, kondisi perekonomian masih serbasulit akibat terdampak pandemi Covid-19. Pun, bakal memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. ‘’Pascapandemi saja belum pulih, kenapa pemerintah menaikkan harga BBM. Kami sengsara, mereka tertawa,’’ imbuhnya.
Mahasiswa juga sempat menyoroti fenomena antrean panjang serta kelangkaan solar di sejumlah SPBU akhir-akhir ini. Mereka mencurigai kondisi itu dipicu ulah oknum yang melakukan penimbunan BBM. Karena itu, mahasiswa menuntut pihak terkait memperketat pengawasan pendistribusian BBM.
Kapolres Kota Madiun AKBP Suryono menegaskan bahwa hasil koordinasi dengan Pertamina dipastikan stok BBM untuk wilayah Madiun Raya mencukupi. Pun, pihaknya ikut mengawasi penyaluran BBM di SPBU. ‘’Kami awasi agar distribusinya tepat sasaran,’’ tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Armaya berjanji pihaknya bakal meneruskan aspirasi mahasiswa terkait penolakan kenaikan harga BBM ke pemerintah pusat. ‘’Kami bersama pemkot juga akan membentuk tim pengawasan penyaluran BLT (bantuan langsung tunai) agar bantuan tersalurkan dengan tepat,’’ ujarnya. (mg4/c1/isd)
Editor : Hengky Ristanto