‘’Akan kami kawal program prestisius ini. Agar pengadaan laptop berjalan sesuai rencana dan tidak gagal lagi,’’ kata Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono, Sabtu (29/10).
Apalagi, lanjut dia, APBD 2023 tetah digedok lebih cepat. Sehingga, ada cukup waktu bagi pemkot menyusun rencana sematang mungkin. Pun, realisasinya dapat dikebut.
‘’Selama proses pengadaan, legislatif akan intens menggelar RDP (rapar dengar pendapat) bersama pihak terkait. Sehingga, step by step proses pengadaannya sesuai ketentuan atau tidak menabrak regulasi yang berlaku,’’ ujarnya.
Legislatif berkomitmen menggelar RDP sekali dalam tiga bulan. Namun, bukan tidak mungkin lebih intens menyesuaikan tingkat urgensinya. Sebab, pengadaan laptop menjadi utang pemkot kepada siswa SD-SMP yang wajib dilunasi.
‘’Kami rasa pemkot terus berupaya menjamin kebutuhan belajar peserta didik. Komitmen pengadaan laptop ini patut diapresiasi dan perlu didorong. Semisal ada celah yang berimplikasi hukum, bisa kami ingatkan,’’ imbuhnya.
Istono mafhum pembatalan atau kegagalan pengadaan laptop 2021 bukan tanpa alasan. Menurut dia, langkah yang diambil pemkot sebagai bentuk kehati-hatian untuk mendapatkan kepastian hukum. Pun, berisiko besar jika pengadaan laptop yang tidak sesuai pesanan itu diteruskan.
‘’Harapan kami pengadaan laptop nanti berjalan dengan baik hingga terealisasi,’’ ucapnya.
Sekadar diketahui, pengadaan 4.880 unit laptop senilai Rp 35,7 miliar pada tahun anggaran 2021 tersebut gagal lantaran spesifikasi (spek) barang tidak sesuai kontrak.
Seharusnya merek Axioo Mybook Pro G5 i3-6157U, RAM 8GB DDR4, HDD 1 TB, layar 14 inci, Windows 10, garansi 3/3/3 onsite. Namun, barang yang dikirim pada awal 2022 lalu hanya dibekali memori DDR3. Artinya, spek yang dikirim tersebut lebih rendah atau tidak sesuai pesanan. (ggi/sat) Editor : Hengky Ristanto