KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Pemkot Madiun sudah merehab rumah tidak layak huni (RTLH) setiap tahun. Namun, jumlah rumah tidak layak yang membutuhkan bantuan masih sangat banyak. ‘’Sasarannya (yang kurang) itu tinggal 60 RTLH,’’ kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Madiun Jemakir kemarin (27/6).
Dia mengatakan, puluhan RTLH yang tidak masuk perencanaan tahun ini akan dialihkan ke program lain. Karena kebetulan dalam waktu dekat ada kolaborasi dengan Baznas dengan pihak swasta melalui bantuan Corporate Social Responsibility (CSR). ‘’Keluarga penerima manfaat (KPM) program ini usulan dari kelurahan. Syaratnya, masuk dalam DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan harus warga Kota Madiun,’’ terangnya.
Sementara tahun ini, ada sebanyak 100 RTLH yang bakal diperbaiki. Terdiri dari 32 RTLH di Kartoharjo dan masing-masing 34 rumah di Taman serta Manguharjo. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 1,5 miliar. Yang mana setiap KPM mendapatkan bantuan Rp 15 juta. ‘’Sasaran yang kami perbaiki adalah atap, dinding dan lantai rumah,’’ ungkapnya.
Selain RTLH, Jemakir mengaku pihaknya juga mengalokasikan program jambanisasi untuk 60 kepala keluarga (KK). Anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 450 juta. Setiap KK menerima Rp 7,5 juta. ‘’Pekerjaan dimulai Juli dan diharapkan dalam dua bulan selesai sebelum perubahan anggaran keuangan (PAK),’’ ujar mantan Lurah Nambangan Lor itu.
Jemakir menambahkan, proyek ini dikerjakan kelompok masyarakat (pokmas) TP PKK. Alasannya, mereka dinilai paling mengetahui kondisi di lapangan. Selain itu, mereka juga yang akan belanja kebutuhan bahan bangunannya. ‘’Saat ini sedang merampungkan proses pendataan administrasi KPM sebelum merealisasikan pekerjaan,’’ katanya. (ggi/her)
Editor : Mizan Ahsani