KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD) Kota Madiun mulai running. Kemarin (27/7) pemkot menyerahkan dokumen perubahan anggaran keuangan (PAK) ke DPRD. Menurut rencana, pembahasan dimulai Senin (31/7).
Dalam nota keuangan yang sempat disampaikan wali kota Maidi dalam sidang paripurna, kekuatan APBD perubahan Kota Madiun jomplang. Ada penambahan belanja daerah sekitar Rp 11,9 miliar. Jadi, proyeksi kekuatan APBD perubahan di angka Rp 1,274 triliun.
‘’Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan belanja daerah. Artinya, program yang tertuang dalam APBD belum sempurna akan kami sempurnakan dalam P-APBD ini,’’ kata Maidi.
Ada tiga faktor yang mempengaruhi perubahan belanja daerah. Antara lain, potensi perubahan pendapatan daerah yang diproyeksikan naik, besaran sisa lebih pembayaran (Silpa) APBD 2022, dan keadaan yang mengharuskan dilakukan penggeseran anggaran antar unit organisasi, kegiatan serta jenis belanja. ‘’Prioritas belanja daerah P-APBD sudah kami tetapkan,’’ ujar mantan Sekda Kota Madiun itu.
Menurut Maidi, prioritas perubahan belanja daerah akan menyentuh program penguatan ketahanan ekonomi melalui peningkatan kontribusi sektor unggulan ekonomi kreatif dan digital. Kemudian, peningkatan pembangunan infratsruktur perkotaan berwawasan lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan. Lalu, peningkatan ketahanan sosial masyarakat dan percepatan reformasi birokrasi. ‘’Salah satunya, program infrastruktur fisik pavingisasi dan lampunisasi. Program ini berdampak langsung pada pergerakan ekonomi masyarakat,’’ jelasnya.
Di sisi lain, pendapatan daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sekitar Rp 12,6 miliar. Sehingga, menjadi Rp 1,083 triliun pada PAK tahun ini. ‘’Optimalisasi pencapaian PAD (pendapatan asli daerah) akan kami prioritaskan dalam strategi pendapatan daerah. Yakni, terhadap wajib pajak dan wajib restribusi,’’ terang Maidi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra tak menampik adanya perubahan atau penyesuaian pada PAK 2023. Ini karena terdapat beberapa program yang sebelumnya tidak masuk rencana. Sehingga mempengaruhi belanja daerah. ‘’Belanja daerah memang naik, tapi pendapatan daerah turun. Ini membuat kami kurang semangat,’’ ungkapnya.
Di sisi lain, kata Andi Raya (AR), kenaikan belanja daerah itu tidak diimbangi dengan besaran transfer pemerintah pusat dan retribusi. Kendati demikian, pihaknya bakal berupaya memaksimalkan program eksekutif dengan kemampuan anggaran yang ada. ‘’Mau bagaimana lagi karena kemampuan keuangan hanya sebatas itu. Nota keuangan ini akan kami bahas terlebih dulu dan akan dituangkan dalam PU (pandangan umum) fraksi nanti,’’ terang politisi PDIP itu. (ggi/her)
Editor : Mizan Ahsani