KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Harga beras di Kota Madiun tak terkendali. Kini, harganya melebihi eceran tertinggi di pasaran. Bahkan, menjadi pemicu inflasi bulan lalu. Kondisi itu memaksa pemkot menyusun strategi guna menekan harga beras.
‘’Insya Allah segera kami gelar rapat kembali. Tunggu satu hingga dua hari langsung kami operasi pasar untuk menekan harga beras agar stabil,’’ kata Wali Kota Madiun Maidi usai mengkikuti high level meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di GCIO kemarin (5/9).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lonjakan harga beras memiliki andil 1,79 persen pada tren inflasi bulanan Kota Madiun. Agar harganya tidak semakin melambung, pemkot berencana memberikan subsidi. Hanya, bagaimana mekanismenya masih perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut.
Di sisi lain, kata Maidi, saat ini pemkot tidak dapat menggelontorkan subsidi beras dari Bulog. Alasannya, karena terkendala aturan. Sebab, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut telah menerima subsidi harga beras dari pemerintah pusat.
‘’Beras subsidi Bulog Rp 9.900 per kilogram (kg) setelah subsidi. Kalau pemkot ingin subsidi, beli beras Bulog di harga Rp 11 ribu. Nah, akan kami susun skema subsidi agar beras yang diterima masyarakat lebih murah,’’ jelas mantan Sekda Kota Madiun itu.
Lebih lanjut, Maidi mengatakan, subsidi diberikan untuk menebus beras dari petani yang berada dikisaran Rp 9 ribu per kg. Adapun besaran subsidi yang diberikan sekitar rp 1–2 ribu per kg. ‘’Kalau seperti ini lebih murah,’’ ujarnya.
Pimpinan Cabang Bulog Madiun Ferdian Darma Atmaja mengatakan, pihaknya saat ini tengah menjalankan program siaga jaga harga pasar (Sigap) lewat beras stabilisasi pasokan harga pangan (SPHP). Ada tiga pasar yang dipasok beras. Antara lain, Pasar Besar Madiun (PBM), Pasar Sleko dan Pasar Kojo.
Sementara untuk pelaksanaannya di lapangan, pihaknya bekerja sama dengan pedagang untuk menjual beras sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp 10.900 per kg. ‘’Harapannya agar masyarakat langsung menikmati beras sesuai harga HET,’’ katanya.
Ferdian menerangkan, beras SPHP merupakan subsidi dari pemerintah. Bulog menjual beras subsidi tersebut kepada pedagang Rp 9.950 per kilogramnya. Tujuannya, agar pedagang dapat menjual beras dengan harga maksimal sesuai HET. ‘’Harga beras SPHP Bulog Rp 11.002 per kg. Karena ada subsidi, harga menjadi Rp 9.950 per kilogram untuk pedagang,’’ terangnya.
Karena sudah disubsidi, lanjut dia, otomatis pemkot tidak menebus beras SPHP dengan harga murah. Namun, pemkot dapat memberikan subsidi beras dari Bulog sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Yakni, Rp 11.002 per kilogram. ‘’Sederhananya, secara aturan tidak bisa dobel subsidi. Kalau pemkot berencana subsidi, program subaidi pusat harus dicabut dulu. Kemudian, harga yang harus ditebus sesuai harga Bulog sebelum subsidi,’’ bebernya. (ggi/her)
Editor : Mizan Ahsani