KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Rancangan peraturan daerah (raperda) tentang rencana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2024 Kota Madiun segera dibahas lebih detail oleh pansus.
Kemarin (23/10) dewan telah menggelar sidang paripurna lanjutan dengan agenda penyampaian pandangan umum (PU) fraksi.
Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono mengatakan, tujuh fraksi telah menyampaikan pendapat umum mereka melalui juru bicaranya masing-masing.
Beberapa di antaranya menanyakan kejelasan pendapatan daerah dari transfer pusat yang turun serta belanja modal-operasi yang berbeda antara dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) dengan rancangan APBD.
‘’Ada satu hal yang perlu dipahami bersama. KUA-PPAS disusun jauh-jauh hari sebelum adanya informasi terkait dana pusat. Sehingga, postur APBD terlihat minim atau turun,’’ terang Istono.
Dia menilai selisih antara KUA-PPAS dengan rancangan APBD tersebut masih tergolong wajar. Hanya saja, realisasinya nanti mesti di-sounding-kan dengan pelaksanaannya.
Namun, yang terpenting pemkot dapat menjalankan tugas dan kewajiban dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
‘’Pandangan kami, semua konteks berjalan on the track dalam menyelesaikan visi-misi kepala daerah,’’ ucap politisi Partai Demokrat itu.
Selanjutnya, kata Istono, pandangan umum fraksi tersebut nantinya akan diteruskan pada tahap pembahasan di tingkat komisi bersama dengan eksekutif.
Setelah itu akan dibahas dan difinalisasi di tingkat badan anggaran (banggar) bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). ‘’Jika tidak ada kendala, APBD 2024 sudah dapat digedok pada awal November,’’ ujarnya.
Dengan begitu, diharapkan secepatnya draf APBD 2024 bisa segera dikirim ke gubernur untuk dimintakan persetujuan sekaligus bisa lekas dieksekusi. ‘’Insya Allah 2 November semua selesai hingga pengambilan keputusan disertai ketok palu. Sehingga, kami memberikan ruang cukup untuk eksekutif menjalankan APBD 2024,’’ terang Istono.
Wali Kota Madiun Maidi menilai pertanyaan yang diajukan sejumlah fraksi dalam pandangan umumnya masih sebatas wajar.
Dia memastikan bakal menjawabnya satu per satu. Termasuk di antaranya mengenai perbedaan alokasi belanja operasi-modal antara KUA-PPAS dengan rancangan APBD 2024.
‘’PAD awal itu masih pedomana lama. Kalau PAD baru itu realisasinya. Realisasi pasti ada perubahan. Uang dari pusat berpedoman lama, nanti realisasinya ada yang naik maupun turun. Karena uang dari pusat kami belum tahu,’’ ujarnya.
Maidi mengakui ada fraksi yang menanyakan terkait kontradiksi dan inkonsistensi antara peningkatan dengan penurunan PAD imbas kebijakan pemberian diskon sewa kios pasar tradisional sebesar 60–75 persen. ‘’Nanti akan kami jawab. Insya Allah kebijakan diskon tidak akan mempengaruhi peningkatan PAD,’’ pungkasnya. (ggi/her)
Prioritas Pembangunan 2024
- Penguatan penerapan reformasi birokrasi Pemkot Madiun berbasis smart city
- Peningkatan kemandirian ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat
- Percepatan kualitas hidup masyarakat melalui inklusivitas sosial
- Penguatan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan