KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun - Krisis pangan masih menjadi salah satu ancaman yang harus dihadapi Pemkot Madiun.
Tantangan tersebut kian nyata seiring bencana hidrometeorologi yang diperkirakan masih mengintai hingga tahun depan.
Wali Kota Madiun Maidi senyatanya pahan dengan potensi ancaman krisis tersebut. Bahkan, pihaknya sudah mengambil langkah upaya penanggulangan sejak dini.
Salah satunya, mem-posting anggaran belanja tak terduga (BTT) Rp 2 miliar dalam APBD 2024 guna subsidi penanggulangan bencana.
‘’Berkaca tahun ini, kami sudah memperhitungkan situasi yang akan terjadi pada 2024. Semoga dampak bencana hidometeorologi. Salah satunya cuaca panas hingga kekeringan,’’ ungkap Maidi kemarin (16/11).
Maidi menjelaskan, musim kemarau panjang perlu diantisipasi. Sebab, bencana tersebut terbukti memengaruhi produksi komoditas pangan.
Akibatnya, produksi hingga ketersediaan pangan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat.
Parahnya lagi, harga komoditas bakal melambung ketika mengalami kekurangan atau kelangkaan barang.
‘’Pengendalian inflasi tetap dilakukan. Subsidi harus tetap jalan,’’ ujar mantan Sekda Kota Madiun itu.
Maidi menilai inflasi harus dikendalikan. Pun, gejolak harga komoditas pangan perlu ditekan. Jika tidak, dampak yang ditimbulkan bakal merembet atau menimbulkan persoalan baru.
‘’Pemerintah harus hadir. Jangan sampai harga komoditas bahan pokok naik,’’ ungkapnya.
Ketika terjadi kenaikan harga komoditas bahan pokok, lanjut Maidi, tentu bakal memengaruhi biaya pengeluaran yang dialami masyarakat.
Tentu, kondisi tersebut juga memengaruhi kemampuan finansial mereka. ‘’Kalau tidak ditekan akan terjadi kemiskinan,’’ sebutnya.
Menurut Maidi, optimalisasi program warung tekan inflasi (Wartek) menjadi solusi jitu pengendalian inflasi.
Program yang dirintis sejak tahun lalu itu senyatanya berhasil menekan gejolak inflasi.
Bahkan, Kota Madiun menempati peringkat terendah inflasi di Jawa Timur. ‘’Wartek terus jalan. Sudah wajib hukumnya, tidak boleh tidak,’’ pungkasnya. (ggi/her)
Editor : Mizan Ahsani