KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Jumlah kursi kosong pejabat eselon di lingkungan Pemkot Madiun bakal terus bertambah.
Yang terbaru, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Rully Dwi Ratnawati mengakhiri tugas pada Mei nanti.
Beberapa bulan ke depan, menyusul Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro (Disnaker-KUKM) R. Andriono Waskito Murti yang akan pensiun.
Sebelumnya, kursi kepala dinas lingkungan hidup (DLH) dan asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat telah lama kosong dan tak kunjung diisi.
Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, selain Rully dan Andriono, ada 95 pegawai pemkot lainnya yang pensiun tahun ini.
‘’Mereka yang purnatugas ini ibarat kata lulus. Mereka lulus menjalankan tugas sampai pensiun,’’ katanya, Rabu (31/1).
Berdasarkan catatan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) setempat, 97 pegawai negeri sipil (PNS) yang purnatugas tahun ini terbagi dalam beberapa golongan jabatan.
Jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) ada dua orang.
Kemudian, jabatan administrator (lima orang); jabatan fungsional lainnya (satu); jabatan pengawas (15); jabatan fungsional guru (45); dan jabatan pelaksana (29).
‘’Mereka yang masuk masa pensiun kami bekali motivasi. Selain itu, juga kami siapkan mental mereka untuk menghadapi pensiun,’’ ujar Maidi.
Puluhan PNS itu memasuki masa purnatugas pada periode 1 Maret–31 Agustus. Kendati begitu, Maidi meyakini pelayanan kepada masyarakat tidak akan terpengaruh selama mereka pensiun.
Sebab, masa berakhir tugas mereka berbeda-beda. ‘’Pensiunnya kan tidak bareng. Jadi, pelayanan bisa tetap maksimal,’’ tegas mantan Sekda Kota Madiun itu.
Baca Juga: Chikungunya Teror Warga di Empat RT Dusun Trenceng, Kasun: Hampir Semua Warga Sudah Merasakan
Terpisah, Kepala BKPSDM Kota Madiun Haris Rahmanudin mengatakan, pembekalan persiapan purnatugas PNS dilakukan untuk memberi penguatan mental dan psikis.
Mengingat rutinitas bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN) akan berhenti. Termasuk pendapatan mereka akan jauh berkurang.
‘’Ketika pensiun penghasilan berkurang, tidak ada tunjangan dan lain sebagainya. Makanya kami bekali mereka,’’ terangnya.
Soal kekurangan pegawai di lingkungan pemkot, Haris mengaku permasalahan tersebut dapat dipenuhi kembali di kemudian hari menyusul adanya tahapan usulan formasi CPNS.
Menurut dia, pemkot mengusulkan 343 formasi ke pemerintah pusat. Perinciannya, 92 formasi untuk CPNS dan 251 formasi non-PNS.
‘’Saat ini masih tahapan usulan. Usulan kami untuk memenuhi kebutuhan dasar,’’ katanya.
Lebih lanjut, Haris berharap pemerintah pusat menyetujui usulan yang disampaikannya.
Dengan begitu, kekurangan pegawai di lingkungan Pemkot Madiun sedikit bisa tercukupi. Mengingat setiap tahunnya ada sekitar 200-an pegawai yang pensiun.
‘’Mudah-mudahan disetujui semua. Adanya regenerasi bisa menutup kekurangan ASN,’’ ujar Haris. (ggi/her)
Mereka yang mengakhiri tugas Mei–Agustus 2024
- Dua pejabat JPTP
- Lima pejabat administrator
- Satu pejabat fungsional
- 15 orang pengawas
- 45 orang guru
- 29 orang pelaksana