KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Wali Kota Madiun Maidi dibuat pontang-panting untuk mengendalikan bahan pangan yang menjelang Ramadan ini mengalami kenaikan harga.
Sampai-sampai dirinya bersama dengan pejabat forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) setempat mesti duduk bareng membahas persoalan tersebut, Rabu (6/3).
Pasalnya, jika dibiarkan berlarut-larut angka inflasi Kota Madiun berpotensi melejit.
‘’Ini masalah nasional. Kalau ada indikasi harga pangan naik, langsung ditekan subsidi,’’ kata Maidi seusai memimpin rapat koordinasi (rakor) menyambut Ramadan dan antisipasi kenaikan harga bahan pokok di gedung GCIO.
Berdasarkan catatan BPS setempat, tren inflasi di Kota Madiun sedang naik dalam dua bulan terakhir.
Januari di angka 0,43 persen. Lalu, Februari di angka 0,59 persen. Angka tersebut malah melampaui inflasi Jatim (0,49 persen) dan nasional (0,37 persen).
‘’Bahan pangan penyumbang inflasi apa saja harus segera ditekan. Jangan tidak ada (barang, Red) baru cari solusi,’’ ujar Maidi.
Dari rakor dengan forkopimda tersebut, Maidi mengaku sudah bisa menarik solusi.
Di antaranya, mensubsidi ongkos kirim distribusi barang dan berencana mengeluarkan uang pribadinya untuk meringankan beban harga bahan pokok yang mengalami lonjakan tinggi.
Dia tunjuk contoh gajinya sebagai wali kota bakal dipakai untuk membiayai ongkos distribusi beras SPHP.
‘’Subsidi dobel kan nggak boleh. Ongkir yang mbayari saya. Jadi, harga sesuai harga gudang tanpa ongkir,’’ terang mantan Sekda Kota Madiun itu.
Di sisi lain, Maidi mengaku juga menyusun rencana penjualan bahan pokok kena subsidi dengan skema bundling di sejumlah Warung Tekan (Wartek) Inflasi.
Khususnya, untuk komoditas beras, gula pasir dan minyak goreng. Hanya saja, program ini fokus menyasar warga kurang mampu.
‘’Satu paket Rp 50 ribu. Berupa beras 3 kilogram, gula pasir 1 kilogram dan minyak goreng 1 liter. Kalau mau ambil beras 5 kilogram, pilih salah satu di antara gula atau minyak goreng,’’ paparnya.
Dengan skema tersebut, dia berharap angka inflasi selama Ramadan bisa ditekan.
Maidi juga bakal mengerahkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD) untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara rutin.
‘’Saya sendiri juga akan turun untuk mengecek harga di pasar. Jika, perlu ngantor di pasar. Dengan begitu, saya bisa tahu betul barang apa yang mesti ditekan harganya,’’ tandasnya. (ggi/her)
Editor : Mizan Ahsani