KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun - Tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 masih menyisakan masalah. Anggaran pengawasan pemilihan wali kota (pilwakot) yang dihibahkan ke Bawaslu Kota Madiun untuk tahap kedua belum cair hingga Jumat (10/5).
Kepala Bakesbangpol Kota Madiun Tjatoer Wahdjoedianto mengatakan, total dana hibah kepada Bawaslu untuk pilkada sebesar Rp 5 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 2 miliar atau 40 persen di antaranya sudah dicairkan pada akhir tahun lalu. ‘’Sedangkan, yang 60 persen senilai Rp 3 miliar belum dicairkan,’’ katanya.
Menurutnya, persoalan belum cairnya sisa dana hibah untuk Bawaslu tersebut murni bukan salah bakesbangpol. Melainkan lembaga pengawas pemilu itu memang belum mengajukan proses pencairan dana hibah untuk tahap kedua kepada pihaknya. ‘’Tapi, dari Bawaslu informasinya sudah mulai mengajukan proses pencairan,’’ ujar mantan Camat Kartoharjo itu.
Sementara untuk pencairan dana hibah ke KPU, Tjatoer mengaku semua sudah ditransfer ke rekening lembaga penyelenggara pemilu tersebut. Pencairan tahap pertama dilakukan pada akhir tahun lalu. Sedangkan, pencairan tahap kedua dilakukan pada bulan lalu.
Adapun total anggaran yang dialokasikan pemkot untuk dua lembaga tersebut mencapai Rp 26,5 miliar. Perinciannya, Rp 21,5 miliar untuk KPU dan Rp 5 miliar bagi Bawaslu. ‘’Penggunaannya sesuai tahapan KPU dan Bawaslu. Mulai sosialisasi hingga pemantauan kampanye sesuai tahapan pilkada,’’ terang Tjatoer.
Di sisi lain, Tjatoer mengaku tidak tahu persis dana hibah tersebut bakal digunakan untuk mencukupi kebutuhan pelaksanaan pilkada berapa pasangan calon (paslon). ‘’Pilkada tahun ini tidak ada istilah lawan bumbung kosong. Aturannya tidak 50 persen plus 1 persen menang. Tapi, siapa suara terbanyak yang akan menang,’’ jelasnya. (ggi/her)
Editor : Hengky Ristanto