KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun - Potensi pesaing Maidi di pemilihan wali kota (pilwakot) Madiun masih bisa saja terjadi. Pasalnya, sampai saat ini ada tiga partai pemilik kursi di DPRD yang belum menentukan sikap politiknya. Yakni, PDIP, Perindo dan PKS yang sama-sama memiliki empat kursi.
‘’Ada tiga partai politik (parpol) yang belum menentukan sikap. Saya kira masih ada potensi muncul bacawali lain,’’ kata Guru Besar Universitas PGRI Madiun (Unipma) Prof Parji, Sabtu (25/5/2024).
Menurutnya, ketiga parpol itu bisa saja membentuk poros koalisi baru dan mengusung pasangan calon (paslon) sendiri. ‘’Kita lihat perkembangannya. Apakah mengusung paslon sendiri atau justru bergabung dengan koalisi Pak Maidi,’’ ujarnya.
Karena proses pendaftaran calon di KPU masih Agustus mendatang, Prof Parji menilai dinamika politik bisa saja terjadi. Termasuk kemungkinan protolnya partai-partai pendukung Maidi. Mengingat sampai saat ini rekomendasi dari masing-masing DPP parpol tersebut belum turun.
Selain itu, masing-masing parpol pendukung Maidi saat ini mengajukan kadernya sebagai bakal calon wakil wali kota (bacawawali). ‘’Ketika ada calon ingin menjadi wakil dan kemudian tidak dipilih hingga menarik diri dari dukungan kepada bacawali Maidi masih mungkin terjadi. Apalagi sosok yang memiliki pengaruh pada parpol,’’ ungkap mantan Rektor Unipma tersebut.
Prof Parji tak menampik ada dua nama bacawawali yang memiliki elektabilitas tinggi. Yakni, Bagus Rizki Dinarwan dan F Bagus Panuntun. Namun demikian, siapa yang akan dipilih di antara keduanya atau justru calon lain, keputusannya berada di tangan Maidi. ‘’Saya kira urusan komitmen didukung dan mendukung pasti sudah dibicarakan antara bacawali dan parpol,’’ terangnya.
Prof Parji berpendapat bacawawali pendamping Maidi harus memiliki elektabilitas dan popularitas tinggi. Selain itu, kekuatan logistik sekaligus jaringan komunikasi ke pusat.
‘’Kami sebagai analis tentu sebagai calon wakil harus memiliki satu visi dengan bacawali. Termasuk sisi kompetensi dan kemampuan tidak terlalu jauh. Sehingga, keduanya bisa membangun kerja sama untuk lima tahun ke depan,’’ paparnya.
Dirinya juga mengingatkan soal sejarah politik di Kota Madiun yang nihil kepala daerah mampu menyelesaikan jabatannya hingga dua periode penuh. Karena itu, Prof Parji meminta hal tersebut perlu menjadi pertimbangan Maidi.
‘’Historis dibaca sebagai suatu fakta yang harusnya bisa menjadi pertimbangan. Kalau problem akan memengaruhi penilaian masyarakat dan legacy yang ditinggalkan,’’ pungkasnya. (ggi/her)
Editor : Hengky Ristanto