KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Kota Madiun belum bebas dari kasus anak stunting.
Catatan dinas kesehatan, keluarga berencana dan pengendalian penduduk (Dinkes-PPKB) setempat per Juni lalu, masih ada 382 anak stunting berdasarkan bulan timbangan.
Di Kecamatan Taman misalnya ditemukan 131 anak menderita stunting.
Kadinkes-PPKB dr Denik Wuryani mengatakan, sebenarnya angka prevalensi stunting Kota Madiun sudah di bawah Jatim dan nasional.
Yakni, 12,8 persen berdasarkan survei kesehatan Indonesia (SKI).
Sementara, angka prevalensi stunting Jatim berada di angka 17,7 persen, sedangkan nasional 14 persen.
‘’Ini akan terus kami pantau kondisinya setiap bulan dengan intervensi dan penurunan stunting. Kami lakukan pemeriksaan tinggi badan berganti tiap bulan,’’ ujar Denik, Rabu (31/7).
Sementara itu, Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto mengakui ada perbedaan data antara SKI dengan survei status gizi berbasis masyarakat (SSGBM).
Berdasarkan SSGBM yang datanya dihimpun di setiap posyandu angka stunting di Kota Madiun tinggal 4,5 persen.
‘’Kalau melihat SSGBM yang tercatat secara by name by address, angka stunting turun sebenarnya. Namun, kalau melihat SKI jumlah stunting naik,’’ katanya.
Menurutnya, hal ini disebabkan karena basis data SKI berdasarkan hasil sampling di lapangan.
Ironisnya lagi data SKI itu yang diakui oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
‘’Tapi, kami berusaha untuk mengurangi kesenjangan itu dengan cara mengoptimalkan tingkat kunjungan posyandu,’’ ujar Soeko.
Diakuinya, penanganan stunting sudah menjadi bagian dari program prioritas pemerintah selain kemiskinan, investasi dan peningkatan pelayanan publik.
Karena itu, Soeko meminta kepada dinkes untuk menglengkapi sistem informasi data terkait potensi dan progres penanganan stunting setiap triwulan.
Lebih lanjut, Soeko juga berharap kader kesehatan untuk melakukan kunjungan ke posyandu rutin untuk mengantisipasi kesenjangan dan status gizi anak.
‘’Camat harus bisa membangun jejaring dengan masyarakat serta membuat inovasi penanganan stunting di wilayah masing-masing,’’ terang mantan kepala disperkim itu.
Selain camat dan dinkes, kata Soeko, lurah juga harus memiliki data warganya yang berpotensi mengalami atau menderita stunting.
Sehingga, ke depannya bisa dilakukan penanganan dengan cepat.
‘’Jadi, harus bergerak bersama. Sehingga, ketika ada masalah bisa langsung dilakukan identifikasi dan penanganan,’’ tandasnya. (mg1/her)
Editor : Hengky Ristanto