JAKARTA, Jawa Pos Radar Madiun - Penghaargan Universal Health Coverage (UHC) 2024 dari Kemenko PMK diraih Pemkot Madiun. Penghargaan tersebut diperoleh berkat cakupan program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang sudah mencapai 100 persen di Kota Madiun.
Adapun penghargaan UHC 2024 JKN diserahkan oleh Wapres Ma'ruf Amin kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Madiun Eddy Supriyanto di Jakarta pada Kamis (8/8).
"Di Indonesia dari empat ratusan kabupaten/kota dan 38 provinsi yang sudah tercover 98 persen. Sementara Kota Madiun sudah 100 persen dan keaktifan pesertanya sudah 85 persen. Artinya ini sudah 'on the track'," ujar Pj Wali Kota Madiun Eddy.
Pada tahun lalu, Pemkot Madiun juga telah mendapatkan penghargaan serupa dengan cakupan kepesertaan masyarakat dalam program JKN mencapai 99,29 persen. Sementara hingga pertengahan tahun ini, capaiannya sudah meningkat menjadi 100 persen.
Eddy mengungkapkan, untuk urusan jaminan kesehatan pemkot memang tidak memandang status sosial masyarakat. Masyarakat yang bersedia di kelas tiga, bisa mendaftar sebagai Penerima Bantuan luran Daerah (PBID) yang dibayarkan Pemkot Madiun.
Sampai dengan saat ini, setidaknya ada sekitar 67 ribu kepersertaan BPJS PBID di Kota Madiun. Biaya setiap peserta sebesar Rp 37.800 per bulan.
Dari jumlah tersebut, rata-rata pemkot mengeluarkan Rp 2 miliar untuk pembayaran premi ke BPJS Kesehatan setiap bulannya atau sekitar Rp 32 miliar per tahun.
''Harapannya dengan program ini, masyarakat di Kota Madiun ini terjamin kesehatannya," harap Eddy. (her/*)
Editor : Hengky Ristanto