KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Progres penanganan masalah stunting di Kota Madiun diaudit kemarin (19/8). Pemeriksaan dipimpin Sekda Soeko Dwi Handiarto.
Dia meminta Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes-PPKB) setempat untuk memaparkan data informasi kasus hasil mini lokakarya stunting di masing-masing kelurahan dan kecamatan.
Hasil pendataan itu tak luput dikomentarinya. Seperti terdapat salah satu sampling kasus ibu hamil yang berisiko melahirkan anak stunting. Di antaranya, ibu hamil di usia 44 tahun atau terlalu tua, tinggi badan ibu hamil sekitar 136 sentimeter, serta suami usia 48 tahun pekerja serabutan dengan penghasilan Rp 1 juta per bulan.
Menurut Soeko, temuan masalah stunting semacam itu perlu diklaster. Dengan harapan, penanganannya tidak tumpang tindih. ‘’Ini kenapa harus diklaster. Contoh, masalah tidak mampu akhirnya berdampak pada kecukupan pangan,’’ katanya.
Karena itu, dia ingin memastikan bahwa proses yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan. ’’Kalau memang harus dicukupi dari bantuan sosial, maka kami koordinasikan dengan dispendukcapil dan dinsos. Kalau tidak bisa mendapat bantuan, kami carikan alternatif lainnya dari partisipasi organisasi atau dana CSR perusahaan,’’ terangnya.
Makanya, menurut Soeko, minilok hingga audit kasus stunting perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi. Terutama dalam pengambilan data calon pengantin, ibu hamil, risiko ibu hamil melahirkan anak stunting, dan anak yang sudah mengidap stunting.
Dia menegaskan, data-data tersebut mesti by name by address. Dengan begitu, langkah pencegahan dan penanganan dapat dilakukan bersama-sama. ’’Saya harapkan data by name by address agar terbentuk sebuah klaster. Ketika terklaster, penanganan seperti apa yang dilakukan agar tepat sasaran,’’ ujar mantan kepala disperkim itu.
Pihaknya menilai penyebab anak stunting bisa saja memiliki akibat yang tidak sama. Selain kurangnya asupan gizi, kurang sehatnya lingkungan, air minum, dan sanitasi juga menjadi penyebab anak berpotensi stunting.
Karena itu, lanjut Soeko, butuh langkah konkret bersama untuk mengupas kategori potensi stunting dan apa masalahnya.
’’Kalau urusan asupan makanan, misalnya, bisa melalui bantuan WSS (warung stop stunting) dan sosialisasi dinas kesehatan. Kemudian, lingkungan sehat, seperti sanitasi segera diperbaiki dinas perumahan dan permukiman atau dinas pekerjaan umum dan penataan ruang,’’ jelasnya. (ggi/her)
TENTANG STUNTING KOTA MADIUN
2021: 12,4 persen
2022: 9,7 persen
2023: 4,56 persen
2024: 4,71 persen
Jumlah balita stunting (Juli 2024): 320 anak
PROBLEM BALITA STUNTING
- Pernikahan dini
- Faktor ekonomi
- Akses pelayanan kesehatan
- Sanitasi
- Pola asuh anak
- Ibu hamil dengan kekurangan energi kronis
- Anemia dan berat badan lahir rendah
- Kurangnya asupan gizi
Diolah dari berbagai sumber
Editor : Hengky Ristanto