KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Suasana pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) tak kalah seru dengan pemilihan wali kota (pilwakot) Madiun.
Kamis (17/10) rapat paripurna internal yang sejatinya sudah menjadwalkan pemilihan pimpinan AKD, kembali deadlock.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Madiun Armaya itu akhirnya ditutup. Setelah sebelumnya sempat ditunda 30 menit menunggu kuorum.
Karena ada 10 anggota DPRD yang belum hadir.
Pimpinan akhirnya menunda rapat pemilihan pimpinan AKD sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.
Armaya mengatakan tidak ada yang perlu diperdebatkan atas deadlock-nya rapat pemilihan pimpinan komisi, badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda), badan kehormatan (BK), badan anggaran (banggar) dan badan musyawarah (bamus) itu.
’’Karena tadi banyak yang tidak hadir. Dan, dimungkinkan belum ada komunikasi,’’ katanya.
Dia memastikan AKD akan terbentuk dalam waktu dekat. Karena jika terus berlarut-larut proses pembahasan R-APBD 2025 ikut molor.
’’Intinya kami akan berusaha ya untuk menjalin komunikasi dengan (semua) fraksi. Insya Allah dalam waktu dekat akan ada pembicaraan. Jadi, kami lebih mengedepankan komunikasi dan koordinasi,’’ terang Armaya.
Sehari sebelumnya, Armaya sempat walk out saat memimpin rapat pemilihan pimpinan AKD.
Langkahnya tersebut kemudian diikuti seluruh anggota Fraksi Perindo yang hadir dalam rapat pada Rabu (16/10) malam lalu.
Setelah itu pimpinan rapat diambil alih oleh Istono dan menunda sidang paripurna pemilihan pimpinan AKD keesokan harinya.
Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono tak menampik belum klirnya pemilihan pimpinan AKD bakal mempengaruhi agenda DPRD selanjutnya.
’’Maksud kita ingin ngebut, tapi DPRD harus kolektif kolegial. Kalau ada beberapa tidak bisa, kita masih ada kesempatan komunikasi dan koordinasi,’’ ujar Ketua DPC Demokrat Kota Madiun itu.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Sutardi mengungkapkan, pihaknya sudah berusaha untuk secepatnya menyelesaikan pembentukan AKD.
Bahkan, pimpinan DPRD sempat menskors rapat demi menunggu anggota dewan lainnya hadir. ’’Ternyata sampai (selesai) di-skors belum kuorum,’’ ungkapnya.
Politisi PDIP itu menambahkan rapat akhirnya ditunda. Dia berharap pada Senin (21/10) mendatang semuanya sudah klir.
Sehingga, pembahasan R-APBD 2025 bisa segera dilakukan.
’’Ya, paling lama mungkin Senin sudah selesai. Kami menunggu semua teman-teman lengkap. Karena dalam pemilihan pimpinan AKD ini semua anggota fraksi harus terlibat,’’ jelas Sutardi.
Diketahui, dari delapan fraksi di DPRD Kota Madiun, semua sebenarnya sudah menyerahkan nama-nama anggotanya untuk posisi komisi, bapemperda, banggar, banmus dan BK.
Namun, pembahasan menemui jalan buntu ketika menentukan untuk posisi pimpinan AKD. Opsi voting tertutup sempat mengemuka, tetapi hal tersebut batal dilakukan.
Ketua Fraksi Gerindra-Nasdem Tutik Endang Sri Wahyuni sebetulnya berharap pembentukan AKD cepat tuntas.
Dengan begitu, rencana kerja (renja) DPRD bisa berjalan sesuai jadwal tanpa mengganggu agenda lainnya.
’’Sebelumnya, pimpinan dewan sempat menghendaki banmus dan banggar segera dibentuk. Karena memasuki pemilihan komisi tidak berlanjut, sehingga para anggota dewan sepakat menolak terkait banmus dan banggar yang sebelumnya telah terbentuk,’’ ungkapnya.
Di pihak lain, Ketua Fraksi PKS Nur Salim menduga ketidaksiapan hingga belum terakomodirnya suatu kepentingan menjadi penyebab berlarut-larutnya proses pembentukan AKD.
Pihaknya juga sempat menyesalkan aksi walk out yang dilakukan oleh ketua DPRD pada rapat pemilihan pimpinan AKD sehari sebelumnya.
Menurutnya, hal itu tidak elok dilakukan mengingat secara tata tertib (tatib) DPRD sudah jelas.
’’Jelas kecewa. Karena anggota diundang dan sudah siap. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap kinerja DPRD dan mengurangi marwah lembaga. Kita punya tata tertib, tapi malah dilanggar sendiri,’’ katanya.
Ketua Fraksi PSI Sudarjono juga menyayangkan berlarut-lartunya pembentukan AKD.
Terlebih seluruh anggota sudah bersedia meluangkan waktu mereka untuk memenuhi undangan rapat tersebut. (ggi/her)
Editor : Mizan Ahsani