KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Atmosfer penyusunan alat kelengkapan DPRD Kota Madiun kemarin (18/10) begitu panas. Hujan interupsi sempat mewarnai pelaksanaan rapat yang berlangsung selama hampir empat jam tersebut.
Hasilnya, Koalisi Guyub Rukun yang terdiri dari Fraksi Golkar, PKB, PKS, Gerindra-Nasdem dan PSI begitu mendominasi.
Mereka nyaris menguasai seluruh pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD). Mulai dari komisi I, II, III, dan badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda).
Hanya badan kehormatan (BK) yang luput. Karena posisi ketua ditempati oleh Yuliana dari Fraksi Perindo.
Meski begitu, koalisi tersebut masih bisa menempatkan Sudarjono dari Fraksi PSI menjadi wakil ketua BK dengan Sutardi (Fraksi PDIP) sebagai anggota.
Dalam rapat paripurna pembentukan AKD yang dipimpin oleh Armaya itu ditetapkan Didik Yulianto dari Fraksi Gerindra-Nasdem sebagai ketua komisi I.
Kemudian, komisi II diketuai Lanjar Agus Susilo dari Fraksi PSI.
Lalu, komisi III dipimpin Nur Salim dari Fraksi PKS. Dan, bapemperda diketuai oleh Ngedi Trisno Yhusianto dari Fraksi PKB.
Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan, seluruh AKD telah disusun dan ditetapkan.
Dia menilai proses pembentukan AKD juga sudah berjalan dengan demokratis.
’’Meski dinamikanya tinggi, tapi semua (memiliki tujuan) untuk kebersamaan di dalam lembaga DPRD Kota Madiun ini,’’ katanya.
Dirinya tak menampik proses pembentukan AKD cukup alot. Karena belum ada kesepakatan sejak rapat berlangsung pada Rabu (16/10) malam lalu.
Bahkan, rapat sempat ditunda karena Fraksi Perindo walk out dan belum memenuhi kuorum pada keesokan harinya.
’’Alasan berlarut-larut mungkin rapat sebelumnya tidak kuorum. Sehingga, kami harus mengambil sikap dan keputusan. Saya pastikan bersama pimpinan lainnya hari ini (kemarin, Red) klir dan Alhamdulillah sudah selesai semua,’’ ujar politikus Perindo itu.
Pihaknya memastikan tidak ada problematika dalam pemilihan sekaligus penetapan susunan keanggotaan AKD.
Armaya sempat membeberkan alasan dirinya meninggalkan ruang rapat yang kemudian diikuti oleh anggota Fraksi Perindo saat rapat perdana pembentukan AKD lalu.
Dia berdalih saat itu pihaknya ada agenda partai yang tidak bisa ditinggalkan.
Karena itu, dirinya lantas menyerahkan rapat paripurna untuk dilanjutkan dengan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Istono.
’’Kami berharap tetap berjalan sesuai koridor agar segera menjalankan rencana kegiatan agar nantinya kegiatan DPRD tidak terbengkalai. Kalau ada isu-isu (walk out) itu tidak benar,’’ jelas Armaya.
Kendati demikian, dia menyatakan lamanya pemilihan sekaligus penetapan susunan keanggotaan AKD tidak banyak memengaruhi agenda DPRD.
Selanjutnya, pihaknya bakal mengebut pembahasan produk perda. Paling dekat, membahas hingga menyelesaikan rancangan APBD 2025.
’’Semua agenda masih sesuai jadwal. Senin (21/10) sudah running rapat dengar pendapat dengan organisasi perangkat daerah serta pendampingan KUA-PPAS (kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara) pembahasan APBD 2025,’’ pungkasnya. (ggi/her)
Editor : Mizan Ahsani