KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Perjalanan dinas maupun kegiatan yang bersifat seremonial untuk tahun depan sepertinya tidak akan sebanyak dulu.
Sebab, pemerintah memangkas alokasi anggaran untuk kegiatan itu sekitar 30 persen.
Hal itu diungkapkan Joko Maryono, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku alokasi transfer ke daerah (TKD) kemarin (30/12).
Dia menambahkan, belanja barang berupa kegiatan perkantoran berikut belanja modal untuk pembangunan fisik tahun depan juga dikurangi.
Sedangkan belanja pegawai, bantuan sosial (bansos) dan TKD, alokasinya tetap sama.
Sebab, keperuntukkan anggaran tersebut dianggap memang dibutuhkan masyarakat.
’’Tahun depan, pemerintah lebih fokus pada belanja nasional. Seperti program makan siang gratis, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) serta proyek strategis nasional lainnya,’’ terangnya.
Kota Madiun menerima alokasi TKD sekitar Rp 700 miliar pada tahun depan.
Joko mengatakan, alokasi TKD yang diterima oleh Kota Madiun itu memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan daerah lain.
Ngawi misalnya, penerimaan alokasi TKD-nya mencapai Rp 1,9 triliun.
’’Hitungannya itu berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk dan pegawai,’’ ungkapnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Madiun Eddy Supriyanto mengatakan dengan telah diterimanya alokasi TKD 2025 sebelum pergantian tahun, tentu bisa mempercepat proses penyerapan anggaran.
’’Jadi, mulai awal tahun atau Januari nanti semua satuan kerja (satker) bisa langsung bekerja secara maksimal dalam melaksanakan program kegiatan yang ada,’’ ujarnya. (err/her)
Editor : Mizan Ahsani