KOTA MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Program pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) dan jambanisasi dipastikan tak terdampak efisiensi tahun ini.
Buktinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Madiun tetap pasang anggaran program tersebut.
‘’Insya Allah tetap dilaksanakan. Karena program sosial, tidak terdampak efisiensi,’’ kata Sub Koordinator Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Disperkim Kota Madiun Erna Hermawati, Kamis (6/3).
Tahun ini, kata Erna, sebanyak 100 rumah bakal direhabilitasi. Jumlah itu sesuai kuota serta verifikasi rumah warga yang memenuhi syarat.
Nah, masing-masing rumah dijatah anggaran perbaikan sekitar Rp 15 juta.
‘’Yang jelas program untuk rumah yang benar-benar butuh diperbaiki. Dan yang penting rumah tidak bersengketa,’’ ungkapnya.
‘’Total anggaran untuk RTLH Rp 1,5 miliar tahun ini,’’ imbuh Erna.
Selain RTLH, Erna menyebut program jambanisasi juga berlanjut tahun ini. Sebanyak 60 jamban milik warga bakal diperbaiki pemkot.
‘’Kalau untuk jamban masing-masing dianggarkan sekitar Rp 7,5 juta,’’ sebutnya.
Menurut Erna, program jambanisasi ini perlu direalisasikan guna pemenuhan sanitasi sehat.
Pun mewujudkan zero open defecation free (ODF) alias buang air besar sembarangan di Kota Madiun. ‘’Kami berharap program ini bermanfaat bagi masyarakat,’’ pungkasnya. (ggi/den)
RTLH
- 100 rumah sasaran
- Rp 15 juta per rumah
- Rp 1,5 M total anggaran
Jambanisasi
- 60 titik sasaran
- Rp 7,5 juta per sasaran