Jawa Pos Radar Madiun - Kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkot Madiun terus dipantau ketat.
Wali Kota Madiun Maidi mewanti-wanti agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak leha-leha menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Jika tidak, remunerasi jadi taruhannya.
’’Tatkala tidak optimal dalam menjalankan tupoksi, ya sudah, remunerasi dikurangi,’’ ujar Maidi, kemarin (7/5).
Dia menjelaskan, pemberian remunerasi merupakan bentuk apresiasi kepada pegawai yang bekerja optimal dan berkontribusi baik.
Mulai dari capaian kinerja, hingga pelayanan publik yang responsif.
’’Maaf jika ini terasa tidak menyenangkan. Tapi ini untuk masyarakat. Remunerasi kami kaitkan langsung dengan kinerja,’’ katanya.
Maidi menyebut, saat ini ada empat OPD yang dinilai berkinerja kurang memuaskan. Akibatnya, besaran remunerasi pegawai di dalamnya dikurangi cukup besar.
’’Ada yang dipotong hingga 70 persen dari remunerasi utuh. Rata-rata potongan antara 20–70 persen,’’ bebernya.
Sebaliknya, bagi ASN yang bekerja maksimal, Maidi menyatakan tak segan memberikan hak remunerasi penuh. Bahkan siap memperjuangkan anggaran lebih jika diperlukan.
’’Yang penting tupoksi dijalankan dan pelayanan publik tidak tersendat,’’ ujarnya.
Evaluasi kinerja ASN ini akan terus dilakukan secara periodik, khususnya pada OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.
’’Kalau nanti ketahuan tetap tidak optimal, kita potong lagi. Bisa tinggal 30 persen,’’ tandasnya. (ggi/her)
Editor : Mizan Ahsani