Jawa Pos Radar Madiun – Daya tarik Kota Madiun sebagai tempat tinggal makin tinggi.
Hingga saat ini, terdapat 111 pembangunan perumahan baru yang tercatat di dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (Disperkim).
Kepala Disperkim Kota Madiun Jemakir menyebut, keterbatasan lahan menjadi alasan perumahan lebih banyak menyasar kelas menengah ke atas.
’’Tanah di kota terbatas. Karena itu pengawasan perizinan kami perketat, apalagi banyak yang mencoba bangun di lahan sawah yang dilindungi,’’ ungkapnya, Senin (30/6).
Jemakir menegaskan, izin hanya diberikan jika sesuai tata ruang dan telah memenuhi syarat fasilitas umum dan ruang terbuka hijau.
Semua perizinan juga harus melalui dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR).
Dari 111 proyek tersebut, baru 28 pengembang yang menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) kepada pemerintah.
Sebanyak 34 pengembang masih dalam proses. ’’Target kami tahun ini ada 30–40 PSU yang diserahkan,’’ jelasnya.
Jemakir mengaku, banyak pengaduan dari warga perumahan lama yang belum bisa menikmati fasilitas publik.
Sebab, belum ada serah terima resmi dari developer ke pemerintah.
’’Selama pengembang kooperatif dan tidak melanggar aturan, kami fasilitasi,’’ ujarnya.
Pihaknya pun mengimbau masyarakat yang ingin membeli rumah di Kota Madiun agar tidak asal pilih.
Legalitas rumah, izin lingkungan, dan keberadaan PSU harus dicek.
’’Kalau belum ada PSU, kami tidak bisa pasang lampu jalan atau paving. Jadi, calon pembeli harus cermat,’’ pungkasnya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto