Jawa Pos Radar Madiun – Wali Kota Madiun Maidi menjawab pandangan umum fraksi DPRD terkait penyusunan APBD-P 2025, Jumat (8/8).
Jawaban setebal 36 halaman itu dibacakan Wakil Wali Kota F Bagus Panuntun di hadapan anggota dewan.
Salah satu sorotan fraksi adalah penurunan pendapatan transfer sebesar Rp 45,6 miliar.
Bagus menjelaskan, penurunan terjadi karena tunjangan profesi guru (TPG) dan tambahan penghasilan guru (Tamsil) kini ditransfer langsung ke rekening guru, bukan melalui kas daerah.
“Meski tidak lewat kasda, tetap wajib dicatat sebagai pendapatan dan belanja,” ujarnya.
Pendapatan retribusi juga turun Rp 413,5 juta.
Namun, pos lain-lain pendapatan sah naik Rp 7,5 miliar menjadi Rp 9,06 miliar.
Kenaikan berasal dari pengembalian hibah Pilkada 2024 dari KPU dan Bawaslu.
Belanja tidak terduga (BTT) justru melonjak 143 persen dari Rp 7,6 miliar menjadi Rp 18,5 miliar.
Maidi menyebut selisih pendapatan dan belanja ditempatkan di BTT agar APBD seimbang dan Silpa nol.
Dana itu digunakan untuk kegiatan prioritas dan cadangan darurat senilai Rp 1 miliar.
“Bisa untuk intervensi harga bahan pokok atau bantuan bagi penerima manfaat,” katanya.
Dia menegaskan program di P-APBD 2025 disusun sesuai skala prioritas pembangunan dan sinergi dengan program pusat dan provinsi.
“Fokus kita peningkatan PAD dan pertumbuhan ekonomi yang kini 5,87 persen,” tegasnya.
Ketua DPRD Armaya berharap OPD bisa mengoptimalkan potensi PAD tanpa membebani masyarakat.
“Masukan fraksi sudah direspons dalam jawaban wali kota,” ujarnya. (her)
Editor : Hengky Ristanto