Jawa Pos Radar Madiun - Program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi prioritas pemerintah pusat dihadapkan pada sejumlah kendala di daerah.
Padahal, tujuannya mulia, memastikan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia demi menyongsong generasi emas 2045.
Ketua DPC Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Kota Madiun, Kukuh Kristiani S.Gz, RD, menegaskan pelaksanaan program MBG harus berpedoman pada petunjuk teknis (juknis) dan pedoman yang telah disusun pemerintah.
’’Setiap kegiatan pemerintah pasti ada juknis dan pedomannya. SPPG wajib mengacu pada itu,’’ ujarnya, Senin (6/10).
Kukuh menjelaskan, kandungan gizi dalam menu MBG terdiri atas zat gizi makro –karbohidrat, lemak, protein– dan zat gizi mikro seperti vitamin serta mineral.
’’Kalau tujuannya untuk memenuhi kebutuhan zat gizi anak-anak, tentu manfaatnya besar sekali,’’ katanya.
Namun, lanjut Kukuh, kecukupan gizi tetap bergantung pada asupan harian masing-masing anak.
Karena itu, dapur sehat MBG wajib menerapkan perhitungan gizi sesuai juknis agar kebutuhan nutrisi anak benar-benar terpenuhi.
Dia juga menyoroti pentingnya penerapan keamanan pangan guna mencegah kasus keracunan.
’’Mulai dari penerimaan bahan makanan sampai distribusi, semua harus mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang ada,’’ tegasnya.
Menurut Kukuh, penyedia makanan harus bebas penyakit menular dan menggunakan bahan berkualitas baik.
Dapur MBG pun wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Kemenkes sebagai bukti pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan olahan.
’’Koordinasi dan pengawasan semua pihak penting agar MBG tepat nilai gizinya dan aman dikonsumsi. Kalau dijalankan sesuai juknis, program ini akan sangat bermanfaat bagi anak-anak,’’ pungkasnya. (err/her)
Editor : Mizan Ahsani