Jawa Pos Radar Madiun – Pemkot Madiun kembali mengevaluasi keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dari total target 16 dapur sehat, delapan sudah beroperasi.
Namun, dua di antaranya diduga belum memenuhi standar kelayakan.
Wali Kota Madiun Maidi menyebut, hasil pemantauan menunjukkan ada masalah pada sistem pengolahan dan saluran pembuangan air di salah satu dapur.
Dugaan itu muncul karena pembangunan dilakukan terburu-buru.
’’Ada satu dapur sehat SPPG yang tidak layak. Kami hentikan dulu supaya dibenahi, jangan sampai menimbulkan masalah baru,’’ ujarnya Minggu (26/10).
Maidi menegaskan dapur yang belum memenuhi syarat harus segera memperbaiki fasilitasnya sebelum kembali beroperasi.
’’Karena waktu program masih panjang, sekitar lima tahun, lebih baik dilayakkan dulu daripada nanti bermasalah dan ditutup,’’ terangnya.
Sejumlah dapur SPPG juga tengah mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat kelayakan operasional.
Maidi meminta semua dapur sehat mematuhi standar operasional prosedur (SOP) dari Badan Gizi Nasional (BGN).
’’Kalau sudah sesuai SOP, hasilnya juga akan lebih baik,’’ pungkasnya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto