Jawa Pos Radar Madiun - Pemkot Madiun bakal menghadapi tantangan berat tahun depan.
Rancangan APBD 2026 dipastikan menurun hingga Rp 183 miliar akibat pemangkasan dana transfer keuangan daerah (TKD).
Meski begitu, Wali Kota Maidi memastikan tiga sektor utama yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi tetap menjadi prioritas.
“Kami harus bijak menggunakan anggaran, fokus pada kebutuhan pokok yang berdampak langsung pada masyarakat,” tegasnya saat sosialisasi juknis musrenbang di Graha Krida Praja, kemarin (10/11).
Menurut Maidi, sebagian dana yang berkurang dikompensasi pemerintah pusat lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai hampir Rp 200 miliar untuk 51 ribu anak per tahun.
“Dana pusat ini diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM generasi masa depan,” ujarnya.
Efisiensi anggaran, lanjutnya, tidak boleh menghambat layanan publik.
Program beasiswa jenjang S1 hingga S3 tetap berjalan, sementara pendidikan SD dan SMP tetap gratis.
“Pendidikan dan kesehatan ini indikator utama peningkatan indeks pembangunan manusia,” katanya.
IPM Kota Madiun saat ini mencapai 84,5 dan menjadi yang ketiga tertinggi di Jawa Timur.
“Kita harus pertahankan bahkan naikkan karena dua sektor itu pilar utama pembangunan,” jelasnya.
Selain itu, sektor ekonomi digerakkan lewat pembangunan infrastruktur produktif, termasuk 16 kawasan wisata tematik untuk mendukung pariwisata dan UMKM.
“Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun sekarang 6,35 persen. Itu harus terus dipertahankan,” terang Maidi.
Dia menegaskan, setiap pembangunan diarahkan pada proyek yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kalau usulan tidak terkait pendidikan, kesehatan, atau ekonomi, tunggu dulu. Kita harus realistis dengan kemampuan anggaran,” pungkasnya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto