Jawa Pos Radar Madiun – Upaya memperkuat implementasi kebijakan pelayanan publik yang berbasis kebutuhan masyarakat terus dilakukan Pemprov Jawa Timur.
Senin (17/11), Biro Organisasi Setdaprov Jatim menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Ruang Rapat Lawu Kantor Bakorwil I Madiun dengan tema “Mewujudkan Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berkeadilan.”
Ketua Tim Kerja Tata Laksana Pelayanan Publik Biro Organisasi, Agung Ariyanto, menyampaikan bahwa rangkaian FKP digelar lima kali di berbagai Bakorwil.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian FKP dilaksanakan secara bertahap di seluruh Bakorwil di Jawa Timur,” ujarnya.
Sebelumnya, FKP telah berlangsung di Jember, Malang, dan Bojonegoro.
Madiun menjadi lokasi keempat, sementara putaran terakhir akan digelar di Pamekasan.
Sebanyak 125 peserta hadir, terdiri dari UPT cabang, dinas, satuan pendidikan, masyarakat, akademisi, media, serta pengguna layanan.
“Narasumbernya adalah Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jatim, Bakorwil Madiun, Dinas Kesehatan Provinsi Jatim atau yang mewakili. Sesi diskusi dibagi menjadi tiga sesi,” ungkapnya.
Staf Ahli Gubernur Jatim Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Budi Raharjo, menjelaskan tujuan utama forum ini adalah menghimpun masukan dan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan.
“Tujuan acara ini untuk menghimpun masukan saran dan aspirasi dari pemangku kepentingan, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta menyusun rekomendasi konkrit bagi peningkatan pelayanan inklusif, adaptif, dan berkeadilan,” katanya.
Budi menegaskan pentingnya memastikan kebijakan pelayanan publik berpihak pada kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Inklusi dan berkeadilan berarti memberikan pelayanan yang sama tanpa memandang siapa dan dari mana. Yang terutama pelayanan pada kelompok rentan. Kemudian paling penting respon kami pada mereka,” ujarnya.
Menurutnya, akses layanan dan perlindungan hak masyarakat harus menjadi fokus utama. Forum ini menjadi wadah bagi publik untuk menyampaikan harapan, pengalaman, dan evaluasi terhadap layanan pemerintah.
“Forum ini merupakan ruang untuk menyampaikan harapan dan pengalaman mereka. Masukan tersebut akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik di masa mendatang,” imbuhnya.
Pemprov Jatim, lanjut Budi, berkomitmen terus mendorong reformasi birokrasi yang lebih terbuka dan responsif.
“Harapannya kegiatan ini bisa memberikan perbaikan, masukan, gagasan dan rekomendasi yang konkrit untuk perbaikan pelayanan standar. Semoga kegiatan ini bisa meningkatkan birokrasi yang lebih inklusif, responsif, adaptif yang berorientasi pada kepuasan masyarakat,” pungkasnya. (eln/ser)
Editor : Mizan Ahsani