Jawa Pos Radar Madiun – Kekosongan jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Madiun bakal bertambah.
Kepala Disnaker-Kum Agus Siswanta dipastikan pensiun bulan depan, disusul Kepala Pelaksana BPBD Wahyudi pada awal 2026.
Wali Kota Madiun Maidi memastikan kekosongan tersebut tidak bakal mengganggu pelayanan publik.
Posisi yang ditinggalkan akan diisi pelaksana tugas (plt) sambil menunggu proses lelang terbuka.
’’Tentu ke depan akan ada lelang,’’ ujarnya.
Saat ini, sejumlah kursi eselon II juga dirangkap plt.
Kepala Bakesbangpol diisi Asisten Pemerintahan dan Kesra Budi Wibowo. Kasatpol PP dirangkap Sekretaris Inspektorat Sunardi Nurcahyono.
Kepala DKPP Totok Sugiarto juga menahkodai DLH setelah Agus Tritjahjanto mundur 12 September.
Sementara Kepala Diskominfo Noor Aflah menjadi plt Kepala Bappelitbangda usai Suwarno purna tugas awal November.
Maidi menegaskan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) wajib melalui uji kompetensi bekerja sama dengan perguruan tinggi.
Mekanisme itu diterapkan untuk menjamin objektivitas rotasi dan promosi.
’’Perguruan tinggi yang menilai. Saya tidak boleh melangkah sebelum ada uji kompetensi dulu,’’ terang mantan sekda itu.
Menurutnya, seluruh jabatan eselon II harus diisi secara terbuka dan berbasis merit.
’’Kalau eselon II masih kurang, ya harus mengangkat. Tapi harus kompetisi,’’ tegasnya.
Maidi menilai ketepatan penempatan pejabat sangat menentukan percepatan pembangunan dan capaian SDGs.
’’Kalau saya butuh pilot, ya yang bisa menerbangkan pesawat, bukan sopir truk,’’ ungkapnya.
Saat ditanya soal waktu lelang jabatan dan kemungkinan rotasi besar-besaran, Maidi enggan memberikan bocoran.
’’Rahasia. Mutasi juga begitu. Pokoknya rahasia,’’ pungkasnya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto