Jawa Pos Radar Madiun – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun tahun 2025 kembali menunjukkan tren positif.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Madiun, IPM Kota Madiun tercatat mencapai 85,12 atau tumbuh 0,72 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 84,51.
Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz mengatakan, capaian tersebut menempatkan Kota Madiun tetap bertengger di peringkat ketiga Jawa Timur, sama seperti tahun 2024.
Dua posisi teratas masih ditempati Kota Surabaya dan Kota Malang.
“Untuk posisi IPM, Kota Madiun masih berada di peringkat ketiga Jawa Timur,” ujarnya, kemarin (14/1).
Aziz memaparkan, IPM 2025 Kota Madiun dibentuk dari sejumlah indikator utama.
Umur harapan hidup saat lahir tercatat 76,11 tahun.
Harapan lama sekolah mencapai 14,55 tahun, rata-rata lama sekolah 12,12 tahun, serta pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan sebesar Rp 18,173 juta.
Dari seluruh komponen tersebut, pertumbuhan paling menonjol terjadi pada pengeluaran per kapita yang meningkat 3,74 persen.
Sementara umur harapan hidup juga tumbuh 0,58 persen.
Namun, sektor pendidikan masih menjadi tantangan utama.
“Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah tumbuh sangat lambat. Ini yang perlu terus didorong,” jelas Aziz.
Data BPS mencatat, harapan lama sekolah pada 2023 berada di angka 14,44 tahun.
Angka tersebut naik menjadi 14,54 tahun pada 2024 dan hanya bertambah tipis menjadi 14,55 tahun pada 2025.
Sementara rata-rata lama sekolah bergerak dari 12,11 tahun pada 2024 menjadi 12,12 tahun di 2025.
Aziz menilai lambatnya peningkatan indikator pendidikan berkaitan dengan berbagai faktor.
Mulai dari dorongan melanjutkan sekolah, ketersediaan infrastruktur pendidikan, hingga persoalan sosial seperti stunting.
Anak dengan riwayat stunting, kata dia, cenderung memiliki rata-rata lama sekolah lebih rendah dan banyak yang berhenti di jenjang menengah.
Meski demikian, Aziz mengapresiasi kebijakan Pemkot Madiun yang dinilai konsisten mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Di antaranya melalui program beasiswa pendidikan hingga jenjang S1, S2, dan S3, serta intervensi terhadap anak putus sekolah.
Selain itu, metode penghitungan IPM yang digunakan BPS bersifat de facto.
Artinya, penduduk yang tinggal dan beraktivitas di Kota Madiun ikut dihitung, meski berasal dari daerah lain.
“Kota Madiun kini menjadi magnet pertumbuhan ekonomi dan pendidikan. Pendatang umumnya sudah memiliki kualitas pendidikan dan keterampilan kerja yang baik. Itu juga ikut berkontribusi terhadap capaian IPM,” pungkas Aziz. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto