Jawa Pos Radar Madiun – Kasus dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun Maidi memantik keprihatinan kalangan akademisi.
Mereka menegaskan, capaian pembangunan fisik dan deretan penghargaan tidak dapat dijadikan alasan untuk menoleransi praktik korupsi.
Guru Besar Universitas PGRI Madiun (Unipma) Parji menekankan bahwa keberhasilan pembangunan harus berjalan seiring dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
“Secara kasat mata pembangunan Kota Madiun memang pesat, penghargaan juga banyak. Tapi itu tidak bisa mentoleransi korupsi,” tegasnya, Rabu (21/1).
Parji mengungkapkan, saat masih menjadi tim ahli pada periode pertama kepemimpinan Maidi, dirinya berulang kali mengingatkan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, keberhasilan fisik semata tidak cukup tanpa akuntabilitas, etika, dan moral.
“Ini pembelajaran bagi kita semua. Mengelola pemerintahan tidak cukup hanya terlihat baik, tetapi harus transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Dia juga menyoroti fakta bahwa kasus tersebut menambah daftar kepala daerah di Kota Madiun yang tersandung perkara serupa.
“Ini sudah ketiga kalinya wali kota Madiun tersangkut kasus korupsi. Saya berharap ini yang terakhir,” katanya.
Terkait tingginya skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Madiun dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Parji menilai hal itu tidak serta-merta kontradiktif.
Menurutnya, SPI bersifat kelembagaan, sedangkan perkara hukum bersifat personal.
“SPI menilai kinerja institusi secara keseluruhan, bukan hanya kepala daerah. Ini harus dibedakan,” jelas mantan rektor Unipma tersebut.
Meski demikian, Parji menyebut kasus ini tetap menjadi ironi. Dia mengibaratkannya sebagai “nila setitik merusak susu sebelanga”.
“Sudah berkali-kali diingatkan agar menjaga integritas. Tapi tetap terjadi. Sangat disayangkan,” ucapnya.
Sementara itu, Kaprodi Ilmu Komunikasi Universitas Merdeka Madiun (Unmer) Maria Magdalena Widiantari menilai, secara objektif pembangunan Kota Madiun di bawah kepemimpinan Maidi menunjukkan progres nyata.
Terutama dalam penguatan identitas kota melalui konsep Madiun Mendunia yang dinilainya sebagai terobosan berani dalam praktik city branding.
“Dalam perspektif keilmuan city branding, ini anomali yang positif. Biasanya identitas kota dibangun dari sejarah atau kearifan lokal. Madiun justru memilih narasi global, dan faktanya berdampak,” ujarnya.
Maria menyebut kawasan Pahlawan Street Center (PSC) menjadi simbol kuat strategi tersebut, dengan efek nyata terhadap peningkatan kunjungan wisata dan pergerakan UMKM.
Namun, ia menegaskan capaian pembangunan tidak bisa dijadikan pembenar pelanggaran hukum.
“Ini ironi sekaligus peringatan serius. Pembangunan yang baik tidak pernah bisa membenarkan praktik korupsi sekecil apa pun,” tandasnya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto