KOTA MADIUN – Penyusunan APBD Kota Madiun tahun 2027 dipastikan berpedoman penuh pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pemkot menyiapkan tema pembangunan khusus sebagai penguatan tahapan menuju terwujudnya visi akhir RPJMD.
Pelaksana Tugas Kepala Bappelitbangda Kota Madiun, Ansar Rosidi, menjelaskan tema pembangunan 2027 masih berada dalam satu koridor visi daerah, namun memiliki penguatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Tema tersebut dirancang sebagai akselerasi pencapaian visi Kota Madiun, yakni pemerintahan yang maju, bersih, dan berwibawa bersama masyarakat membangun Kota Madiun maju mendunia.
“Tiap tahun ada penguatan tema. Tahun 2027 ini menjadi salah satu fase penting menuju pencapaian visi di akhir periode RPJMD,” ujarnya.
Tema pembangunan itu kemudian diturunkan menjadi empat isu strategis dan dijabarkan ke dalam lima skala prioritas pembangunan.
Prioritas tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengembangan pariwisata, penyempurnaan infrastruktur pendukung pariwisata, penguatan kampung tematik, serta pengembangan ekonomi hijau (green economy).
Pada sektor SDM, pemerintah kota terus mendorong peningkatan kapasitas pendidikan mulai jenjang S1, S2, hingga S3, baik bagi tenaga pendidik maupun nonpendidik.
Sementara sektor pariwisata difokuskan pada penyempurnaan infrastruktur secara bertahap serta penguatan kampung-kampung tematik sebagai daya tarik wisata unggulan.
Arah kebijakan pembangunan 2027 juga diselaraskan dengan kebijakan nasional terkait ekonomi hijau serta target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya penguatan ekosistem daratan dan pengendalian perubahan iklim.
“Program penghijauan melalui penanaman pohon akan terus diperkuat. Sebagian bahkan sudah mulai dianggarkan pada PAK 2026 dan disempurnakan lagi pada 2027,” jelas Ansar.
Dari sisi fiskal, pagu APBD Kota Madiun 2027 diproyeksikan berada di kisaran Rp 983 miliar. Namun, angka tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi berubah mengikuti dinamika sumber pendanaan yang sah.
Ansar menambahkan, penurunan proyeksi APBD dibanding tahun sebelumnya dipengaruhi penyesuaian pendapatan secara nasional.
Terutama berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang berdampak pada kebijakan efisiensi anggaran di hampir seluruh daerah.
“Bukan hanya Madiun, hampir semua daerah mengalami penyesuaian karena penurunan sumber pendapatan, khususnya DAU,” pungkasnya. (err/her)
Editor : Hengky Ristanto